2020-10-24 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa, sebagai salah satu langkah strategis untuk merespon penyediaan pangan bagi masyarakat pedesaan, terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 serta pembangunan dan migrasi daerah tertinggal (Kemendes) PDTT) sepakat untuk memperkuat desa penyimpanan pangan masyarakat (LPMDes).

Hal tersebut dicapai melalui upaya penguatan kesepakatan LPMDes yang ditandatangani Kepala Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, Kementerian Pertanian (BKP) dan Direktur Daerah Miskin PDTT Kementerian Kesehatan Samsul Widodo (Samsul Widodo), Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin langsung membantu penandatanganan Limbo dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono dalam rangkaian deklarasi gerakan diversifikasi.Pada pertemuan usai penandatanganan, Agung Hendriadi (Agung Hendriadi) ) Menyatakan bahwa upaya penguatan pembangunan pertanian yang dilakukan LPMD bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat pedesaan guna mendukung ketahanan pangan nasional, guna mengantisipasi krisis / kerawanan pangan, gangguan produksi, bencana alam terutama pada situasi darurat yaitu Covid Dampak pandemi -19. Pangan terutama di perdesaan, ”ujarnya. Oleh karena itu, penguatan fungsi lumbung tidak hanya berbasis kelompok, tetapi juga berbasis desa.

“ LPMDes tidak hanya akan dikelola oleh Gabotan, tetapi dapat juga menjadi BUMDes. Salah satu departemen bisnis Kementerian Kesehatan, jelas Argonne. Dalam hal ini Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan PDTT untuk mengkoordinasikan peran BUMDes / BUMDesma di LPMDes (PPMD), Direktorat Jenderal Daerah Kemiskinan (PDT) dan Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan- Prioritas akan diberikan untuk penguatan LPMDes di 38.700 desa di 240 sentra non-produksi (yaitu wilayah yang permintaan berasnya melebihi potensi produksi lokal).

Tinggalkan Balasan