2020-10-24 |  Kilas Kementerian

Yogyakarta TRIBUNNEWS.COM-Kegiatan yang dilakukan di perairan laut dan sungai, termasuk kegiatan transportasi, kegiatan niaga migas, dan kegiatan lainnya, dapat menimbulkan bencana yang dapat mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak, pencemaran dan / atau kerusakan kegiatan maritim. Lingkungan akuatik. Untuk mengatasi masalah tersebut tentunya diperlukan suatu sistem penanggulangan yang cepat, akurat dan terkoordinasi. Dalam pidatonya, Ahmad mengumumkan ratifikasi “Konvensi Pencegahan, Respon dan Kerjasama Pencemaran Minyak” (OPRC) yang diselenggarakan pada Selasa (29/9) di Hotel Harper Yogyakarta, hingga hari ini. , Kamis (1/10).

Ahmad melaporkan, pemerintah telah merumuskan regulasi tentang kebijakan pencegahan dan mekanisme pencegahan pencemaran, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Laut dan Peraturan PM Menteri Perhubungan. Resolusi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pencegahan Pencemaran Perairan dan Pelabuhan.

“Salah satu regulasi mengatur tentang kewajiban pengelola kegiatan pelabuhan dan kegiatan lain di wilayah perairan untuk memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran, antara lain prosedur, personel, peralatan dan bahan, serta pelatihan pencegahan pencemaran,” jelas Ahmed Mengatakan. Resolusi tahun 2006 Nomor 109 Tahun 2006 tentang Pencegahan Tumpahan Minyak Laut juga mengatur tentang penetapan prosedur tetap (PROTAP) atau SOP untuk setiap tingkatan / tingkatan dalam hal keadaan darurat tumpahan minyak laut.

Sesuai Perpres ke-7 Tumpahan minyak level 1 bertanggung jawab / dilakukan oleh kegiatan penanggung jawab pelabuhan atau kantor unit pengelola pelabuhan, penanggung jawab unit usaha perminyakan dan perusahaan gas bumi atau unit lainnya. Sedangkan untuk PROTAP Tier 2 ditetapkan oleh Bupati / Walikota kecuali DKI Jakarta, PROTAP Tier 2 ditetapkan oleh Gubernur, dan PROTAP Tier 3 ditetapkan oleh Satgas Nasional. Sebagai landasan hukum penanggulangan pencemaran di Indonesia, kami akan terus melakukan kegiatan hari ini yaitu mencari donasi dari kementerian dan lembaga terkait untuk menginisiasi prosedur ratifikasi International Convention on Oil Pollution Preparation, Response and Cooperation atau Organization of Petroleum Exporting Countries 1990 Kata Ahmed.

Kali ini, Ahmed juga mengumumkan bahwa Menteri Perhubungan telah mengesahkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 263 tahun 2020 dan menandatangani serta menyetujui prosedur pengelolaan darurat untuk tumpahan minyak level 3. Mead meyakini bahwa PROTAP akan menjadi dasar dalam pelaksanaan langkah-langkah pencegahan tumpahan minyak di tingkat nasional dan di luar batas negara, selain itu Ahmad yakin PROTAP tingkat ketiga juga akan menjadi dasar untuk persiapan tumpahan minyak PROTAP tingkat kedua dan tingkat 1. Dan mengubah “OPRC Convention” untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh proses ra.

“Untuk itu, kementerian dan lembaga terkait tentunya perlu memberikan dukungan dan pendampingan agar proses ratifikasi konvensi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan rumusannya dapat dipertimbangkan Ia menyimpulkan bahwa itu menyangkut semua aspek pencegahan dan pengendalian tumpahan minyak, terutama di air. -Untuk informasi lebih lanjut, Een Nuraini Saidah, Direktur Komite Eksekutif Divisi Penanggulangan Bencana dan Urusan Air, mengusulkan “Konvensi Pencegahan, Penanggulangan, dan Kerja Sama Polusi Minyak” (OPRC ini), Konvensi tersebut dihadiri 24 (dua puluh empat) orang peserta rapat, antara lain Sekretariat Nasional, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan PFKKI, Departemen Hukum Kementerian Perhubungan dan Departemen Hukum. Perwakilan dan KSLN dari Administrasi Umum Perkapalan. (*)

Tinggalkan Balasan