//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Aplikasi formal untuk implementasi TSS di Selat dan Selat Lombok | s1288 net login_download game adu ayam_sabung ayam judi
2020-10-24 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Traffic Separation System (TSS) Selat Sunta dan Selat Lombok diresmikan hari ini (7 Januari 2020).

Berbagai langkah dan persiapan pelaksanaan TSS di dua selat tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Administrasi Umum Angkutan Laut mengeluarkan prosedur operasi standar (SOP) sesuai dengan Keputusan Administrasi Umum Perhubungan dan Kelautan: KP.531 / DJPL / 2020 dan KP. 533 / DJPL / 2020 Standar Prosedur Operasi (SOP) Petugas Patroli Negara dalam Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Jalan, sebagai bagian dari Rencana Pemisahan Lalu Lintas Selat Sun He dan Lombok. Selat TSS Lombok

Merumuskan perintah Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan IMO Notice COLREG.2 / Circ.74 tentang skema pemisah lalu lintas baru dan peraturan SN.1 / Circ. Petunjuk No. 337 berkaitan dengan tindakan rute selain perangkat isolasi lalu lintas pada 14 Juni 2011.

IMO telah mengadopsi peraturan ini dan mulai berlaku pada 1 Juli 2020, serta melaksanakan Tata Tertib Menteri Perhubungan. Mengenai sistem jalan sepanjang 129 kilometer dan 130 kilometer Selat Lombuk dan Selat Selat Lumbuk, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2020, untuk memastikan penegakan dua TSS tersebut.

Baca: Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama menggalakkan implementasi TSS dan Selat Lombok melalui SMS

– oleh Direktur Pengawal Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad di Jakarta, Rabu (1/7/2020) .

Ahmad menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban untuk memastikan kelancaran, keamanan, tertib dan kenyamanan navigasi sehingga lalu lintas laut dapat melayani negara dan internasional. Kepentingan adalah operasi yang aman, lancar dan tertib. Di “Selat He dan Selat Lombok, kapal dan perlindungan lingkungan laut. Hukuman dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ahmad. Menurut informasi VTS, jalur TSS dilanggar.

Setelah itu, pos patroli kapal nasional KPLP berkomunikasi dengan kapal yang diduga melanggar jalur TSS. Sambil mengamati radar kapal patroli nasional, AIS, peta laut dan GPS, menginformasikan adanya pelanggaran tersebut. Selama periode ini, jika kapal yang diduga melakukan pelanggaran tidak merespon panggilan tersebut, maka kapten kapal patroli KPLP nasional akan melaporkan dan mencatat kejadian tersebut kepada kapten pelabuhan setempat. Dijelaskannya.

Keputusan Dirjen juga untuk TSS Pass Selat Po Selat P selalu dilakukan oleh pangkalan PLP II di Negara Bagian Tanjung Perak, termasuk Selat Lombok, dari Bali bagian utara sampai Samudera Hindia bagian selatan, begitu pula sebaliknya. Tentu saja; kapal berbendera Indonesia dari Pulau Padangbai menuju Gili Trawangan dan / atau Rumba, dan sebaliknya, dan dari utara ke selatan di Laut Bali-Selain itu PLP Tingkat Dasar I Tanjung Priok selalu berada di Jalan TSS Selat Sunda. Departemen keamanan bertanggung jawab atas patroli penegakan hukum, termasuk Matahari dari Selat Utara Laut Jawa ke Samudra Selatan, ke India, dari Merak ke Bakoni, dan sebaliknya; dari utara Laut Jawa ke selatan Samudra Hindia, dan sebaliknya. Bendera kapal. “Saya berharap zaman bisa mulai menerapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Sunda. Lombok saat ini, dan berbagai persiapan yang telah dilakukan KemeSebelum diberlakukannya TSS by Perhubungan, lalu lintas darat dan laut dapat dilakukan dengan aman, lancar dan tertib untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan melindungi lingkungan laut kedua selat tersebut ”, pungkas Ahmed. (*)

Tinggalkan Balasan