2020-10-23 |  Kilas Kementerian

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia telah mengambil langkah-langkah persiapan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PMI) dalam proses beradaptasi dengan kebiasaan baru. Posisi PMI selama adaptasi dengan kebiasaan baru. – “Saat ini kami sedang mengevaluasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151/2020 tentang Penghentian Sementara Pemukiman Kembali TKI,” kata Purt. Departemen Sumber Daya Manusia Binapenta dan Direktur Jenderal PKK Aris Wahyudi (Aris Wahyudi) di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Aris menjelaskan, saat menilai Tanjung Menak, buruh Kementerian berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan. — Upaya telah dilakukan untuk mendapatkan saran dan pendapat dari semua pihak (termasuk asosiasi pelaksana penempatan PMI). Terutama PMI, dan tata cara sanitasi yang harus dilaksanakan sebelum, selama dan setelah tiba di negara pemukiman kembali.

Kementerian Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas yang bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia. Mendapatkan informasi tentang ketersediaan layanan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan berikut.

“Tidak hanya itu, kami juga menyurati Kelompok Kerja Nasional untuk meminta pertimbangan politik” untuk menyesuaikan dengan kebiasaan baru. Kata Aris, kata Aris, sebenarnya pihaknya juga melakukan rapat koordinasi dengan pokja nasional dan kementerian / lembaga terkait melalui video conference.

Hasil rapat koordinasi sudah disepakati, dan proses pemukiman kembali dikembangkan pada masa adaptasi. Masyarakat dengan kebiasaan baru hendaknya selalu memperhatikan kondisi dan persiapan di negaranya dan negara pemukiman kembali.

Tinggalkan Balasan