2020-10-23 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemulihan Daerah Aliran Sungai merupakan upaya pemulihan lingkungan dan merupakan bagian dari rencana pembangunan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Groom Amin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi pemulihan kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kewajiban restorasi DAS pemegang IPPKH sangat penting karena perbaikan lingkungan tidak dapat didukung oleh pemerintah pusat. Atau hanya pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Semua elemen perlu dipimpin atau kerjasama yang “ramai”, artinya setiap orang dituntut untuk berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan posisinya.

“Pemegang izin juga harus mewajibkan setiap pemegang IPPKH untuk memulihkan daerah tangkapan air di luar daerah yang diizinkan untuk memastikan bahwa beban kapasitas dan kapasitas lingkungan daerah tangkapan tidak akan berkurang,” Dan Kehutanan ”kata Menteri Siti Nurbaya dalam sambutannya di Rangkaian Restorasi Daerah Aliran Sungai, Senin (9 Juli 2020).

Menteri Siti menambahkan, semua kebijakan yang dijalankan pemerintah, khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)), sepenuhnya memenuhi kebutuhan penduduk, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan perbaikan lingkungan.Selama ini terdapat 1.039 unit IPPKH aktif atau setara dengan 500.131 hektar lahan yang terbagi dalam dua kategori utama yaitu pertambangan IPPKH seluas 445.953 hektar. , IPPKH non pertambangan meliputi area seluas 370, seluas 440.54.178 hektar.Salah satu manfaat langsung yang diperoleh negara melalui penerbitan IPPKH adalah Penerimaan Negara Bukan Keuangan (PNBP) tahun 2009 hingga Agustus 2020. Total penerimaan Rp 10,9 triliun. -Dalam seluruh kewajiban restorasi DAS seluas 560.719 hektare, sudah dilakukan kegiatan penanaman 105.202 hektare, apalagi sejak 2020 hingga Agustus, DAS dengan hutan buatan sudah dipugar mencapai 10.393 hektare. .- — “Konsep restorasi DAS ke depan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga memilih jenis tanaman lain selain tanaman hutan dan jenis pohon serba guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (MPTS), khususnya pohon buah-buahan. Menteri Hitti menyimpulkan. Hudoyo, Direktur Biro Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perlindungan Hutan, Sigit Hardwinarto, Direktur Biro Tata Hutan dan Tata Lingkungan, Wiratno, Direktur Biro Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Bapak R. Karliansyah, Direktur Biro Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (SKK) Julius Wiratno, Deputi Manajer Operasi Migas berkumpul Hampir 500 peserta dari LHK Pusat, UPT LPT, Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan pinjam pakai pemegang izin hutan, serta tim media tertulis dan elektronik, termasuk televisi nasional. (*)

Tinggalkan Balasan