2020-10-22 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Desa, Daerah Miskin, dan Imigrasi (Kemendes PDTT) membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) dan rapat kerja pemerintah (RKP) berbagai kementerian / lembaga di gedung Nusantara V Jakarta dengan Panitia V DPR, Kamis (25/2). / 6).

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menyampaikan rencana kerja pemerintah khususnya rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh PDTT Kementerian Kesehatan pada tahun 2021.

RKP 2021 bertemakan “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Dalam rangka pemulihan ekonomi, pengembangan RKP akan difokuskan pada industri, pariwisata dan investasi.

Pada saat yang sama, RKP dalam reformasi sosial akan fokus pada reformasi kelembagaan sistem kesehatan nasional, Menteri Sistem Jaring Pengaman Sosial menjelaskan bahwa pada tahun 2021 pemerintah akan melaksanakan tujuh rencana pembangunan nasional. Rencana pembangunan pertama pemerintah pada tahun 2021 adalah meningkatkan kualitas dan pertumbuhan yang adil dari ketahanan ekonomi, mengurangi ketimpangan pembangunan daerah, SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi spiritual dan pembangunan budaya, infrastruktur pelayanan dasar dan ekonomi, serta ketahanan terhadap bencana. Dan lingkungan perubahan iklim, dan akhirnya stabilitas hukum, pertahanan dan keamanan nasional. Nilai dan transformasi layanan publik. Guna mempersempit gap, ia menutup pidato Menteri Ap Gus-untuk mengambil alih rencana pembangunan nasional, Menkes menambahkan, Kementerian Kesehatan PDTT mengumumkan sembilan indikator kinerja dalam RKP tahun 2021. Jumlah BUMD bersama masih terbelakang sesuai status quo. Untuk merevitalisasi sejumlah daerah, ”kata Menteri Gus-“ Rata-rata IPM daerah tertinggal, rata-rata indeks pembangunan 60 negara pedesaan prioritas (KPPN), Menteri Gus mengatakan: “Indeksnya 52, Ini telah merevitalisasi daerah imigran, proporsi orang miskin di daerah tertinggal menurun, dan yang terakhir adalah penurunan angka kemiskinan. “

Tinggalkan Balasan