2020-10-21 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM, MOJOKERTO-Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan kepada beberapa pondok pesantren, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat di Mojokerto, Jawa Timur. Pandemi Covid-19, kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah di Mojokerto, Sabtu malam (4/7/2020).

Bantuan yang diberikan berasal dari komunitas proyek BLK berupa paket kegiatan untuk 10 pondok pesantren padat karya, paket tugas yang dikelola bersama Dinas Kemanusiaan Mojokerto, dan alat pencegahan Covid-19 bagi 26 pondok pesantren. Sebanyak 250 pengusaha Mojokerto menyediakan paket kegiatan inkubasi tenaga dan usaha mandiri.

Pandemi covid19.

Oleh karena itu, Menteri Tenaga Kerja AS berharap para pekerja yang telah terserang Covid-19, baik mereka yang dipecat atau dikirim kembali ke negara tersebut, kami akan berpartisipasi dalam proses pengadilan. Kami akan memandu semua program Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu kata Menda Ida tersebut. -Menaker Ida mengatakan bahwa selama gerakan pan-demokrasi Covid-19, pemerintah tidak hanya menjalankan sektor kesehatan tetapi juga sektor lainnya.

Pemerintah juga melakukan penelitian tentang pemulihan ekonomi masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat memiliki jaminan sosial bersih.

Menaker Ida mengatakan, khusus untuk program BLK masyarakat, program tersebut bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapabilitas SDM.

Rencana ini ditujukan untuk komunitas masyarakat, salah satunya adalah pendidikan agama seperti pesantren.

“Ini salah satu cara kita mendorong peningkatan ketrampilan sosial.” Dorong untuk memulai dengan keterampilan rendah, menguasai keterampilan, memasuki pasar kerja atau berwirausaha, ”kata Menteri Sumber Daya Manusia.

Hingga 2019, Kementerian Tenaga Kerja 1.113 BLK komunitas telah dibentuk. Pada tahun 2020, Kementerian Perminyakan telah menetapkan tujuan perencanaan untuk membentuk 2.000 BLK komunitas – namun, karena pandemi Covid-19, rencana tersebut telah difokuskan kembali pada 1.000 BLK komunitas.

Ketenagakerjaan Menteri menegaskan bahwa rencana bantuan tersebut tidak boleh disalahgunakan, dan tidak perlu ragu untuk menindak siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pelaksanaan rencana bantuan tersebut.Tidak ada yang dapat menuntut biaya untuk rencana tersebut atas nama Kementerian Ketenagakerjaan. Seseorang yang bertindak atas nama kementerian berkata: “Kami akan memotongnya, memotongnya, dan menyerahkannya kepada polisi, dan kami akan melaporkannya bersama. “(*)

Tinggalkan Balasan