2020-10-21 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah mendesak gubernur di seluruh Indonesia untuk mencegah pandemi Covid-19 dengan menyusun rencana kelangsungan bisnis dan melaksanakan kesepakatan untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Penularan covid19.

Surat Edaran Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia M / 7 / AS.02.02 / V / 2020 (SE) mencontohkan menghadapi Pandemi Penyakit Virus Corona (Covid-19) pada 2019 dan pencegahan Covid-19 di perusahaan Sebarkan kesepakatan.

Keluarnya SE ini bertujuan untuk melindungi kelangsungan bisnis dari pandemi Covid-19 dengan menjaga semua sumber aktivitas utama untuk menunjang aktivitas dasar dalam organisasi bisnis, agar aktivitas bisnis tetap baik selama pandemi. Selama operasi, dan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di perusahaan. “,” Kata Menaker Ida dalam siaran pers dari Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (6/3/2020). Pengusaha harus menentukan prioritas bisnis; mengidentifikasi risiko pandemi; rencana mitigasi risiko; menentukan tanggapan terhadap dampak pandemi; merancang dan mengimplementasikan rencana kelangsungan bisnis; mengkomunikasikan rencana kelangsungan bisnis; dan melakukan pengujian rencana kesinambungan bisnis. Oleh karena itu, para pengusaha telah dengan hati-hati meramalkan dan secara serius meningkatkan kesadaran mereka tentang pandemi ini. Gaya hidup bersih dan sehat; kebiasaan higienis dan higienis; reorganisasi bisnis; memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD); memeriksa suhu tubuh di setiap pintu masuk perusahaan dan mengamati kondisi umum pekerja / pekerja dan tamu; membatasi kontak antar pekerja; Dan memastikan bahwa langkah-langkah substantif telah diambil untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara mendorong rasa aman;

Menaker terus mengatakan bahwa dalam proses implementasi perjanjian pencegahan Covid-19, perlu adanya sosialisasi untuk memberikan nasehat dan melakukan Covid-19 kepada seluruh pekerja / pekerja -19 pendidikan; standarisasi pola kerja; reorganisasi pekerja / pekerja sesuai dengan kebijakan perusahaan (mempertimbangkan pengambilan keputusan pemerintah). Menteri Sumber Daya Manusia menegaskan jika pekerja ditemukan memenuhi syarat sebagai berikut: orang yang diawasi (PDO), pasien yang diawasi (PDP) atau kasus positif Covid-19, tenaga kesehatan atau ahli K3 di tempat kerja wajib melapor dan berkoordinasi dengan pihak berwenang yang berkompeten, serta melakukan sosialisasi mengenai kesepakatan isolasi diri (self isolation).

“Berkaitan dengan hal tersebut, kami meminta kepada gubernur untuk membuat dan menyebarluaskan surat edaran kepada Bupati / Walikota dan Pimpinan“ Perusahaan Tempat Kerja ”yang diambil dari Sumber Daya Manusia SE. (*)

Tinggalkan Balasan