2020-10-20 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Selama pandemi Covid-19, akibat pembatasan transportasi, Kementerian Perhubungan terus berupaya memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan di jalur laut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Budi Karya Sumadi) menyatakan, ke depan pandemi Covid-19, Kementerian Perhubungan akan menyusun rencana melalui Administrasi Umum Angkutan Laut untuk memastikan logistik di seluruh nusantara. Kontinuitas. -Salah satu rencana pemerintah untuk memastikan keberlangsungan logistik saat pandemi Covid adalah dengan mengoptimalkan rencana Tol Laut. — Menhub Budi mengatakan di Jakarta hari ini (21/6): “Selama pandemi ini, jalur laut harus bisa menjaga pasokan logistik di seluruh Indonesia.” Dalam hal ini, ia menambahkan, industri maritim memiliki efek. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terhubung melalui laut, maka sangat penting untuk mendukung rencana tersebut. Untuk tujuan ini, pelayaran pribadi harus secara aktif berpartisipasi dalam “Rencana Tol Laut” dengan menyediakan layanan untuk beberapa rute yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi.

“Saat ini kami sedang melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan jalur laut untuk melayani masyarakat dengan lebih baik” di seluruh Indonesia, terutama untuk saudara-saudari kita di Indonesia bagian timur. Guna memaksimalkan jalur laut, pihaknya berperan semua sehingga benar-benar bisa memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di kapal untuk mengurangi selisih harga, ”Menteri Perhubungan Budi. Di kesempatan yang sama, nahkoda adalah direktur lalu lintas Tata Kelautan Kementerian Perhubungan. Dan pengawas pelayaran, Wisnu Handoko menjelaskan bahwa untuk mencapai perbedaan harga yang proporsional, semua instansi terkait harus menyelesaikan semua aspek masalah pada saat yang sama. Jika perbedaan harga menjadi satu-satunya parameter maka rencana jalan laut tidak akan dapat menyelesaikannya.

“Untuk menyelesaikan Untuk perbedaan harga, salah satu yang harus dilakukan adalah memperkuat pengawasan perdagangan internasional. Kemudian lakukan pemindaian yang buruk. Salah satunya adalah ekosistem logistik nasional, dan terakhir pembangunan infrastruktur dan infrastruktur pelabuhan. Kita harus terus mengikuti permintaan jumlah dan jenis barang, ”ujarnya. — Tanggapi dengan cepat kebutuhan pemerintah daerah — Kapten Visnu Ia juga menjelaskan, rencana pengumpulan tol di bawah pengawasannya dan dikelola oleh parpolnya. Ia pun dengan cepat menanggapi permintaan pemerintah daerah (Pemda) yang menginginkan agar kapal sea charge menambatkan wilayahnya. Menanggapi Pulau Morotai (Pulau Morotai) ) Atas permintaan Bupati Benny Laos (Benny Laos), ia meminta cara lain untuk menjual hasil lautnya ke Pulau Jawa.

Tinggalkan Balasan