2020-10-20 |  Kilas Kementerian

Nairobi TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menghormati proses politik yang telah dilalui oleh Pemerintah Bupati Jember terkait isu pemakzulan terhadap Bupati Jember Faida dan hak untuk menyampaikan pendapat dalam rapat paripurna.

“Kementerian Dalam Negeri menghormati proses politik yang terjadi di Kabupaten Jember sebelum ada putusan Mahkamah Agung,” Pusat Informasi Bahtiar Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen) di Ambon, Kamis (20/7/2020). : Kementerian Dalam Negeri sedang memantau pelaksanaan kompetisi inovasi daerah terhadap rencana adaptasi baru – tidak hanya itu, keputusan bersama pada rapat paripurna DPRD juga akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk menguji materi dan membuktikan apakah Bupati King James diberhentikan merupakan bukti yang cukup. Oleh karena itu, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga menghormati prosedur hukum yang berlaku saat ini.

“Nanti dia bilang akan diadili di Mahkamah Agung. Kami tinggal menunggu prosedurnya. Intinya, kami menghormati prosedur politik dan hukum yang sedang berlangsung,” jelas Bahtiar.

Selama ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman kebijakan di Kabupaten Jember.

Baca: Kemendagri dan Kemitraan tandatangani nota kesepahaman tentang reformasi pemerintahan

Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Jember belum memiliki Perkada tentang APBD, hanya Perkada tentang APBD, sehingga Gubernur Jawa Timur harus membantunya Persetujuan Perkada atas APBD. Ia mengatakan: “Tidak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menegaskan peran gubernur sebagai pusat pemerintahan W Akil, mendorong peninjauan sesuai dengan SPT gubernur, dan segera melaporkan hasil peninjauan, serta mendorong tim peninjau untuk memberikan bantuan sosial sebagai peninjau. Isi.

Baca: Menteri Dalam Negeri Minta Calon Kepala Daerah untuk berkonflik dengan gagasan penanggulangan Covid-19,

“Pemkab Jambert bisa dikenai sanksi karena tidak memenuhi tahapan dan regulasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Batas waktunya adalah mencapai kesepakatan bersama dengan APBD 2020 Perda. Sanksi pelanggaran administratif dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur setelah mendapat hasil peninjauan tim, ” terangnya.

Soal pemberhentian kepala daerah, sebenarnya tunduk pada Pasal 80 UU No.23. Batasi pemerintah daerah pada tahun 2014. (*)

Tinggalkan Balasan