2020-10-20 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari telah mencapai kesepakatan atas dasar kerjasama antar pemerintah untuk melaksanakan bisnis kerjasama di bidang penyediaan dan / atau pelayanan pelabuhan di terminal umum PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda Dan melalui mekanisme franchise ke entitas komersial pelabuhan. — Dalam hal ini, suatu konsesi dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk menyediakan dan / atau menyediakan jasa kepelabuhanan melalui mekanisme nominasi yang diberikan dalam bentuk kesepakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Republik Indonesia memberikan hak kepada PT Sarana Abadi Lestari Terminal untuk mengoperasikan Terminal PT Sarana Abadi Lestari, dan diinstruksikan untuk memperkenalkan kegiatan jasa pelabuhan PT Sarana Abadi Lestari dalam bentuk kesepakatan. – “Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Direktur Jenderal dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kategori II memberikan PT Sarana Abadi Lestari hak untuk menyediakan layanan pelabuhan di wilayah konsesi di bawah perjanjian konsesi ini dan peraturan berikut,” Samarin Kata Kapten Devi Yanto sesaat usai penandatanganan perjanjian konsesi di Samarinda, Rabu (17/6).

Nama asli Devi Yanto menjelaskan, terminal umum PT Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda sudah sesuai dengan Rencana Pelabuhan Induk Nasional (RIP) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP. Sesuai Peraturan No. KM 28 Tahun 2006 yang diundangkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 7 Juni 2006, No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda-lingkup kontrak ini Hak tersebut meliputi (antara lain) kantor KSOP Kelas II Samarinda yang memberikan hak waralaba kepada PT Sarana Abadi Lestari untuk pengoperasian, pengoperasian dan pengembangan jasa kepelabuhanan di areal konsesi dalam jangka waktu konsesi yang ditentukan. PT Sarana Abadi Lestari menetapkan subdivisi dan objek kontrak pengusahaan sesuai dengan jenis, struktur, kategori dan mekanisme pengusahaan, serta mengumpulkan, menetapkan dan memungut tarif jasa kepelabuhanan di wilayah konsesi untuk menentukan apa yang diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan. Tarif layanan pelabuhan.

“Selain itu juga mengatur tentang pengalihan PT Sarana Abadi Lestari ke kantor KSOP II Samalinda, pelaksanaan pelayanan pelabuhan penerimaan negara bukan fiskal (PNBP), dan pengalihan PT Sarana Abadi Lestari kepada PT Sarana Abadi Lestari Nakhoda menjelaskan bahwa setelah berakhirnya masa sewa untuk pengalihan aset PT ke kantor Klas II di Samarinda, nahkoda menjelaskan. Dwi Yanto.

Selama pelaksanaan konsesi operasi PT. Sarana Abadi Lestari dari Pelabuhan Samarinda melakukannya Hak konsesi dihitung dan direview oleh Badan Perwakilan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. Jangka waktu konsesi 37 tahun dan royalti tahunan 5%. Sebagai informasi, sebelumnya PT Sarana Abadi Lestari sudah sesuai dengan Juni 2015. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Umum Pelayaran tanggal 19 BX-308 / PP008, yang mengoperasikan terminal untuk kepentingannya sendiri, menyetujui pengelolaan terminal.Saya tertarik dengan lingkungan kerja dan bidang kepentingan di pelabuhan Samarinda untuk mendukung Bidang kegiatan komersial Industri kimia dasar organik minyak dan gas bumi dan batubara PT. Sarana Abadi Lestari .

Tujuan penandatanganan kontrak waralaba adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas operasional pelabuhan dengan menyediakan dan / atau pelayanan pelabuhan. Dan dengan membayar pendapatan waralaba untuk meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).). (*)

Tinggalkan Balasan