2020-10-19 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara sistematis dan terintegrasi guna mendukung pelaksanaan TSS di Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan harus bekerjasama dengan instansi maritim terkait sebelum pengembangan TSS di Selat Lombok , Pengiriman pasukan untuk patroli dan penegakan hukum, serta bongkar muat / Murdoch dan personel kapal milik negara.

Selat Suntian dan Selat Lombok terletak di perairan yang diapit sebagai jalur kapal sebagai alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI I dan ALKI II, lalu lintas di kawasan ini sangat padat. . Sementara itu, Selat Lombok sendiri merupakan jalur transportasi internasional, karena adanya kawasan pariwisata di sekitarnya, kepadatannya tinggi. Selat Lombok dikelilingi oleh Taman Wisata Bahari Gili Matra dan Cagar Sumber Daya Laut Nusa Penida. – “Untuk memastikan terlaksananya pelaksanaannya khususnya di Selat Lombok, TSS dapat beroperasi dengan sangat baik, dari sisi penegakan hukum kami menyiapkan sistem prosedur operasi (SOP) patroli keselamatan jalan dan penegakan hukum. Senin Pak Dahri, Direktur Jenderal Angkutan Laut, saat menjadi inspektur Apple di Dermaga Mirah, Tanjung Perak, Surabaya, mengatakan: “Itu dibacakan oleh penanggung jawab Tanjun port g Perak. Dalam hal ini, Indonesia mencatat satu Cerita baru, karena Ne merupakan negara kepulauan pertama di dunia dengan sistem pemisah lalu lintas atau TS di perairan laut nusantara yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok.Pada Juni 2019, TSS ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO). Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada 1 Juli 2020. Penetapan TSS dipastikan, keselamatan navigasi Selat dan Selat Lombok serta perlindungan lingkungan laut dapat terjaga dengan baik, dan pada akhirnya dunia internasional akan mewujudkan keinginan Indonesia menjadi poros lautan. Akan berdampak positif, kata Dahri. Dua tahun bernavigasi di dunia. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga sudah mengesahkan Menteri Perhubungan KM 129 2020, tentang regulasi tata jalan Selat Lombok, dan KM 130 2020. Keputusan No. .. Menentukan sistem rute Selat. “Dari aspek navigasi hingga implementasi TSS di Selat Data, kami juga telah melakukan banyak pekerjaan persiapan. Selat Lombok meliputi sarana dan prasarana yang sudah siap. Pak Dahri menyampaikan: “VTS, Alat Bantu Navigasi (SBNP), Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS dan Persiapan Panduan Navigasi.” Kepala Laut Tanjong Perak turut serta dalam kegiatan pangkalan dan penjaga pantai Personel Tim (PPLP) II Mulyadi juga menerjunkan 2 (dua) kapal kelas negeri ke TNI AL, yakni KN. Chundamani P-116 dan KN. Kapal Grantin P-211 beserta jajarannya melakukan tugas pengamanan dan penegakan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan TSS di Selat Lombok, dengan tetap memperhatikan prosedur kebersihan personel yang sedang bertugas.

Terakhir, Pak Dahri mengucapkan selamat kepadanya karena telah menyelesaikan tugas mulia seluruh staf yang akan dilaksanakan ini. Ia mengatakan: “Saya berharap agar para staf dapat menjalankan tugas ini dengan serius dan bertanggung jawab, serta mengutamakan keselamatan dan keamanan navigasi selama bertugas.” Selat Lombok dimulai pada 1 Juli 2020. Kementerian Perhubungan mendukung peningkatan keselamatan navigasi. Serta pengamanan dan perlindungan lingkungan laut di perairan Indonesia. Dan menjadikan Indonesia sebagai poros lautan dunia.

Peserta bergelar prajurit pawai yang berpartisipasi dalam pawai patroli TSS Asia Selatan dan pawai penegakan hukumElat Lombok dan lainnya termasuk Kapolda Jawa Timur Surabaya V Rantamar, Kapolsek Pelabuhan Tanjong Perak Tembekang-2 Surabaya, dan Dekan Surabaya Basarnas Surabaya. Pelindo III di Jawa Timur, Presiden DSA Surabaya, Surabaya, dan seluruh UPT Direktorat Pelayaran Wilayah Jawa Timur. (*)

Tinggalkan Balasan