2020-10-18 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pada hari Senin, Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal penularan penyakit tidak wajar Virus Corona (Covid- 19), Senin (31/8/2020). — PP tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan peserta saat terjadi wabah Corona (Covid-19), kelangsungan usaha dan keberlangsungan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja dapat terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih. Keadaan semakin parah akibat pandemi Covid-19, “kata Menaker Ida kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Artwork, Jakarta, Rabu (8/9/2020). -Menaker Ida menjelaskan, nomor PP tersebut mengeluarkan tiga jenis relaksasi Cara Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Pertama-tama, masa iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan jiwa (JKM) yang ringan, pensiun bulanan (JHT) dan pensiun (JP). Pembayaran dilakukan pada tanggal 15 sampai 30 setiap bulan.

Kedua, iuran JKK dan tunjangan pembayaran JKM sebesar 99% dari kewajiban pembayaran bulanan.Ketiga, tunda pembayaran bulanan sebesar 99% dari iuran JP. Katanya : “Pemberian keleluasaan ini dimulai dari Agustus 2020 hingga Januari 2021 dengan sumbangan untuk skema ketenagakerjaan dan jaminan sosial. “Supaya santai, Menaker Ida menyatakan sesuai Pasal 13 ayat (1), pengusaha wajib mendaftar sebelum Agustus 2020, dan penerima gaji akan mendapat keringanan iuran JKK dan JKM sebelum membayar iuran hingga Juli 2020. Ia mengatakan: “Dengan penyesuaian iuran ketenagakerjaan dan jaminan sosial, hak peserta untuk terus memperoleh pekerjaan dan manfaat jaminan sosial akan terus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -Undang. Bagi pemberi kerja, peserta penerima gaji dan peserta bukan penerima gaji yang telah membayar iuran JKK dan JKM pada Agustus 2020 atau bulan depan, dan memiliki surplus, iuran JKK dan JKM digunakan untuk membayar JKK

Menteri berharap PP dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran tenaga kerja dan jaminan sosial pada saat bencana tanpa menyebarkan COVID-19, sehingga dapat memberikan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Memberikan manfaat dan mengurangi beban pengusaha dan peserta.

Tinggalkan Balasan