2020-10-18 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyesuaikan pelaksanaan pedoman pembelajaran.Pada 2019 Penyakit Virus Corona (COVID-19) ) Tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2020/2021 selama pandemi. Berdasarkan regulasi terbaru, mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di area kuning dan hijau telah menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan kasus COVID-19, terutama di dua wilayah. Hijau juga merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap banyaknya keinginan masyarakat yang terkendala dan berdampak negatif terhadap pendidikan jarak jauh (PJJ).

PJJ adalah sebuah pilihan, tujuannya agar siswa dapat menikmati hak atas pendidikan. Dalam pandemi. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen Paudasmen) (Jemeri) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkapkan, pemerintah menyadari bahwa membuka layanan secara tatap muka dapat menimbulkan klaster baru. “Namun, kami sudah mengeluarkan instruksi untuk membuka satuan pendidikan di Yellow District atas izin dari kelompok kerja setempat untuk mempercepat penanganan COVID-19. Selain itu, kepala sekolah harus menyelesaikan pencegahan COVID-19 dalam conference call ini. Said.Daftar tersebut akan diverifikasi oleh Pokja Percepatan Manajemen COVID-19 dan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten / kota.Menurut Jumeri, selama 30% hingga 50% siswa mendapat pembelajaran tatap muka, untuk SD, SMP, SMA dan SMK, awal Standar 28-36 siswa per kelas menjadi 18 siswa

Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), awalnya 5-8 siswa menjadi 5 siswa per siswa.Untuk PAUD, dari standar awal tiap kelas 15 siswa dikurangi menjadi 5 siswa di setiap kelas.

Demikian pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi, dan sistem shift (shift) kelompok belajar akan ditentukan untuk masing-masing satuan pengajar sesuai dengan keadaan. Jumeri melanjutkan, pendidikan Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan mendapat laporan dari berbagai daerah bahwa akibat dibukanya kembali satuan pendidikan di Kabupaten Kuning, bermunculan klaster-klaster baru. Insiden kumulatif dari Maret hingga Agustus. Selain itu, siswa dan tenaga pendidik tidak ada di satuan pendidikan, melainkan di masing-masing. Di lingkungan. ”Jika ada tanda-tanda bahwa sektor pendidikan terancam atau tingkat risiko di daerah itu berubah, maka pemerintah daerah terpaksa menutup kembali sektor pendidikan. Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tatap muka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas pendidikan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten / kota dan kepala dinas pendidikan harus terus berkoordinasi dengan kelompok kerja untuk mempercepat pengobatan. Jumeri mengatakan: “Kami akan memantau COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah tersebut. “Karena kurangnya” wilayah 3T “, banyak satuan pengajaran merasa sangat sulit untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yang akan berdampak negatif permanen pada tumbuh kembang anak. Perkembangan psikososial .

Saat ini, 88% dari semua wilayah 3T berada di Daerah kuning dan hijau, melalui penyesuaian SKB ini, satuan pendidik yang siap dan mau melakukan pembelajaran tatap muka berkesempatan berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, mengatakan bahwa letak geografis Kabupaten Nunukan meliputi tiga Kategori, yaitu kategori kota, seperti Nunukan dan Nunukan selatan; kategori pulau terluar, seperti Kabupaten Sebatik; dan kategori wilayah 3T yang terisolasi dengan akses udara saja, seperti Kabupaten Krayan. “Hampir 30% kabupaten Nunukan tidak Internet, jadi pendidik harus aktif di rumah siswanya karena tidak ada internet. Namun dengan mengacu pada peraturan menteri tersebut, kami telah melakukan kegiatan peningkatan kesadaran di kalangan guru agar mereka patuh pada peraturan kebersihan.Kata Junidi. Kewenangan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di tingkat kabupaten mensyaratkan satuan pendidikan yang terletak di wilayah hijau dan kuning untuk mengisi semua daftar periksa yang menyangkut prosedur kesehatan.

Jika tidak ada sekolah, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka (1) persetujuan. Pemerintah daerah / kantor wilayah, (2). Kepala Sekolah (3) Komite Sekolah (4). orangtua. Jika orang tua tidak setuju, siswa tersebut akan terus belajar di rumah dan tidak dapat dipaksa. Jika unit instruksi dalam keadaan berbahaya atau tingkat resiko wilayah berubah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menutup unit tersebut kembali. Dirut Jumeri mengatakan: “Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tatap muka merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat.” Dinas pendidikan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten / kota, dan kepala dinas pendidikan harus terus berkoordinasi dengan kelompok kerja Untuk mempercepat penanganan COVID-19 untuk memantau COVID- ada 19 di daerah tersebut. Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 di https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 wilayah / kota di zona merah, 222 wilayah / kota di zona oranye, dan 177 wilayah. / Kota berada di area kuning, 82 kabupaten / kota lainnya berada di area hijau, dan area ini tidak terpengaruh. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 23.150 satuan pendidikan di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang telah melaporkan dan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Diantaranya, 6.238 sekolah berada di area kuning dan melaksanakan BDR, sedangkan 1.063 sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Jumeri menambahkan.

Tinggalkan Balasan