2020-08-26 |  Kilas Kementerian

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengimbau seluruh Disnaker Indonesia untuk menjadi pimpinan tingkat tinggi untuk bekerjasama dan meningkatkan efisiensi dalam proses pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). -Perlu penguatan kolaborasi dan sinergi untuk penyempurnaan materi kata-kata untuk penyempurnaan UU Ciptaker tentang klaster ketenagakerjaan, dan akan segera diajukan ke DPR.

“Perkuat koordinasi pusat dan kerja daerah untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul ketika membahas masalah ini. Klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker ada di DPR RI Panja. Sejak saat itu,” kata Menaker Ida Fauziyah saat itu, bahkan dengan Jakarta di tingkat provinsi seluruh Indonesia Kadisnaker menggelar rapat koordinasi bidang sumber daya manusia, Senin (3/8/2020). -Menaker Ida menambahkan bahwa bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya selalu mengedepankan kekuatan dialog guna memenuhi keinginan stakeholders, memberikan pemahaman yang positif kepada stakeholders terhadap UU Cipta Kerja, khususnya pekerja; Berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya masing-masing, dan mendukung serta memajukan kegiatan komunikasi publik terkait dengan “Undang-Undang Kewarganegaraan Klaster Tenaga Kerja”. Undang-Undang Ciptaker dirancang untuk memenuhi kebutuhan tantangan pekerjaan. Apalagi dalam konteks pandemi Covid-19.

“Bill CK lebih maju dalam melindungi pekerja. Bapak dan ibu sekalian juga harus mengirimkan pesan kepada pemangku kepentingannya. Bill Ciptaker menjawab tantangan ini. Pemerintah Sadarilah perlu pembenahan, bahkan presiden memerintahkan untuk mendengarkan kembali tuntutan pemangku kepentingan, ”ujarnya.

Menurut Menaker Ida, Undang-Undang Ciptaker tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja. Ia mengatakan: “Perkembangan mereka yang bekerja harus terjamin. Karena hal ini semakin sering terjadi pada Covid Pandemic 19, mendorong kita untuk semakin menuntaskan UU Ciptaker karena angka pengangguran bisa ditekan menjadi 6,8 juta. “-Menteri Aida menegaskan, mengingat jumlah pengangguran meningkat menjadi 3,5 juta. Ini akan menjadi tugas serius bagi pemerintah Indonesia dan departemen sumber daya manusia untuk menyelesaikan UU Ciptaker.

Tinggalkan Balasan