2020-08-25 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Menteri PDTT Perdesaan Budi Arie Setiadi mengatakan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT), warga desa yang terkena wabah Covid-19 akan diawasi secara ketat.

Budi Arie mengatakan: “Tujuannya agar rencana yang diusung Presiden Jokowi dapat mencapai tujuan dengan benar tanpa dimanfaatkan oleh penumpang gelap.” Ia bertanya kepada pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Pimpinan dan masyarakat secara aktif mengawasi pelaksanaan rencana BLT ini. Budi mengatakan: “Jika ada pelanggaran di lapangan, segera lapor.” -Baca: Mensos merekomendasikan kepala desa yang takut menyalurkan bansos untuk meminta keselamatan polisi – kata Budi Arie, menyasar daerah pedesaan Rencana BLT untuk masyarakat miskin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat. Epidemi penyakit coronavirus 2019. Budi mengatakan: “Rencana BLT desa mencerminkan kepedulian presiden terhadap penduduk desa yang menderita wabah ini.” -Presiden Jokowi memutuskan bahwa wabah tersebut adalah bencana nasional, sehingga semua pihak terkait Keberhasilan program BLT harus terus dipertahankan. Kami berharap tidak ada penemuan dan litigasi dalam proses ini, ”kata Budi Arie.-Wakil Menteri Budi Arie menjelaskan, besaran program BLT yang didanai APBN sekitar Rp 22 triliun. Anggaran program BLT berasal dari desa pada tahun 2020. Sebagian dari dana, berjumlah 72 triliun rupee. Dari April hingga Juni, ada 3 keluarga setiap bulan. Sekitar 12 juta keluarga akan mendapat manfaat dari rencana tersebut.

“Rencana BLT Desa harus benar Tujuan. . Pendataan warga yang mendapat manfaat dari program ini sedang berlangsung. Jangan tumpang tindih dengan program PKH (bantuan pangan non moneter) sehingga tetap tepat sasaran. Penduduk desa yang memiliki hak wajib menerimanya. Wakil Menteri Budi Ali mengatakan: “Tujuan harus dicapai dengan benar.” Ia menegaskan bahwa mekanisme pemantauan juga sedang dibangun untuk memastikan bahwa rencana BLT dapat berjalan sesuai rencana dan efektif sesuai instruksi Presiden. Jokowi. (*)

Tinggalkan Balasan