2020-08-24 |  Kilas Kementerian

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Belakangan ini, gara-gara protes dan penolakan orang tua siswa, kontroversi penerimaan mahasiswa baru DKI di Jakarta menjadi berita utama. Usia Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 telah mengecewakan banyak calon mahasiswa.

Protes ini memicu protes dari Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di luar Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Senin (29/6/2020).

Arist Merdeka Sirait, Ketua Panitia Anak Nasional yang turut serta dalam aksi unjuk rasa, menyatakan penentangan terhadap penerapan sistem baru seleksi mahasiswa berbasis usia di semua jalur seleksi, khususnya jalur perencanaan wilayah. Itu ditunjukkan dalam keputusan Sekretaris. Biro Pendidikan DKI Jakarta No. 501/2021. Orang tua menilai SK Kadisdik Nomor 501/2020 tentang PPDB tahun ajaran 2020/2021 saja tidak cukup, karena memilih siswa berdasarkan usia.Selain itu, kuota jalur zonasi hanya 40%. SMA di PPDB juga diperhatikan No. 44 Tahun 2019 Permendikbud Pasal 11 ayat 2 bertentangan dengan pasal ini, yang mensyaratkan bahwa jalur zonasi menyumbang setidaknya 50% dari kapasitas sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan vs. Permendikbud No. 44 2019

Sutanto bekerja sama dengan Pembicaraan orang tua menjelaskan bahwa Permendikbud 44 tahun 2019 membutuhkan sekurang-kurangnya 50% partisi. Ke depannya, semua siswa yang dekat dengan sekolah dapat menikmati kuota ini.

“Konsep sekolah negeri menunjukkan bahwa pemerintah ada untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sekarang, sekolah negeri memberikan prioritas untuk melayani masyarakat di daerah tersebut. Sutanto mengatakan:” Ya, sekolah di utara Jakarta yang diutamakan. Di utara, calon siswa diberi prioritas, dan yang lain lebih jauh. “Bersamaan dengan itu,” menegaskan bahwa kuota (rumah tangga miskin) adalah Sutanto, Permendikbud menyediakan jalur transfer 15% dan jalur transfer 5%, sisanya merupakan jalur realisasi dan penyesuaian kuota lainnya. Selama tidak di bawah batas minimum, jumlah ketiga jalur utama di PPDB bisa ditambah.

Umur bukanlah syarat utama

Padahal, menurut Sutanto, syarat umur merupakan syarat selanjutnya dari aturan ke perm Endikbud. Dia mencontohkan, syarat utamanya adalah keempat jalur tersebut.

“Ini patokan pertama yang digunakan, dan usia adalah syarat berikutnya. Oleh karena itu, syarat utamanya adalah empat hal ini,” kata Sutanto. Solusi tiang PPDB untuk jalur wilayah DKI Jakarta-Menurut Sutanto, pihaknya memberikan solusi atas sengketa PPDB yang terjadi di Jakarta, Jumat (6/6/2020), kepada Pimpinan DKI Jakarta Disdik Nahdiana. Solusi pertama adalah dengan memperbanyak jumlah siswa dalam satu kelas, misalnya kelas SMA, idealnya akan bertambah 36 siswa menjadi 40.

Kedua, tambahkan siswa dengan jumlah ruang kelas yang ideal sehingga siswa dapat ditambahkan ke kelas secara otomatis.

Ketiga, dengan bantuan kartu pintar Jakarta, siswa yang tidak ditampung di PPDB DKI Jakarta akan diasingkan dan masuk sekolah swasta.

“Ketiga Sutanto berkata:” Ini hanya solusi sementara yang kami berikan, dan mereka hanya perlu waktu untuk dihitung. Berdasarkan hasil tersebut, salah satu orang tua menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta langsung menetapkan PPDB berdasarkan usia dan meminta mereka meminta pembatalan PPDB karena bertentangan dengan dikbud ke-44 Permen tahun 2019.

“Umur seperti ini Memang yang terakhir ada di Permendikbud, tapi yang dilakukan DKI Jakarta secara langsung adalah pembatasan usia, sehingga PPDB harus dibatalkan karena melanggar Permendikbud. Kata salah satu orang tua.

Terkait hal ini, Sutanto memastikan agar Kemendikbud bisa terhubung dengan keinginan para orang tua.

“Kemendikbud akan menyelesaikan masalah orang tua Disdik DKI Jakarta…” kata Sutanto.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus proaktif memenuhi harapan para orang tua agar dapat mencari solusi atas sengketa PPDB.

Penulis: Firda Fitri Yanda / Penyunting: Dana Delani

Tinggalkan Balasan