2020-08-23 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM- “Konsekuensi pandemi Covid-19 memang tidak bisa dihindari. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Edi Soeharto (Edi Soeharto) mengatakan selain itu, hampir semua negara belum siap menyediakan sarana yang efektif dan Paten untuk membawa roda gigi dalam kehidupan ke era “kebiasaan baru” atau biasa disebut “norma baru” yang diprakarsai oleh Biro Urusan Masyarakat, Bandung (Poltekesos Bandung), konferensi bertajuk “In the New Dalam webinar Menuju Kemakmuran di Era Kebiasaan.

Menurut Benny Setia Nugraha dari Kementerian Kesehatan Bidang Sosial, pemerintah harus mencari cara yang paling tepat untuk mencapai pemulihan ekonomi masyarakat dan pemulihan sosial budaya guna mencapai , Interaksi sosial dan perilaku sosial yang konsisten dan memadai, kebiasaan baru perlu panutan, dan itu membutuhkan kebijakan dan ketegasan kebijakan, ujarnya. -Benny juga mengungkapkan bahwa untuk membuka jalan menuju kemakmuran di era kebiasaan baru, ada tiga hal penting yang harus dipenuhi yaitu sandang yang memadai, pangan dan rasa aman. Terwujudnya ketiga unsur tersebut akan membantu pemerintah dalam memelihara masyarakat. Integrasi dan integrasi etnis menjadi landasan penting. Artinya, sabuk pengaman nasional tetap terjaga dengan baik, ”ujar Benny.

Juru bicara webinar Andre juga mengungkapkan, angka kemiskinan akan meningkat dalam keadaan darurat Hal ini penting. Hal ini dapat merusak perekonomian suatu negara. Hal ini biasa terjadi pada kehancuran kegiatan ekonomi penduduk. Beban negara semakin meningkat, dan dibutuhkan strategi untuk memperkuat pengawasan ekonomi yang tepat dan menyelesaikan masalah. Di Indonesia, rekor kemiskinan Angka naik lebih dari 12% itu wajar. Bagaimana cara mempertahankan pemulihan? ”Kata Andre: — Asep Sasa, Direktur Eksekutif Masyarakat Miskin Kementerian Sosial, menjadi salah satu pembicara dalam webinar ini. Ia mengungkapkan, dalam persiapan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, cara yang ditempuh adalah dengan memperkuat bansos. , Dalam rangka mengkoordinasikan hubungan antara berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat sumber daya manusia perlindungan sosial. Hal ini tentunya membutuhkan langkah taktis dalam proses implementasinya.

“Keabsahan data menjadi darurat dan akan menjadi ukuran ketepatan pendistribusian. Bantuan sosial dan jenis bantuan lain yang bertujuan untuk memperkuat upaya ekonomi masyarakat miskin. Klasifikasi dan signifikansi bantuan sosial menjadi penting karena masyarakat miskin Jenis dan karakteristik usaha berbeda dalam hal pilihan usaha dan letak geografis tempat tinggal (kota, desa, desa, terpencil, pegunungan, pesisir dan lain-lain), ”ujarnya. — Turut dalam webinar yang sama, Edi Suharto menyampaikan bahwa kebiasaan era baru ini akan mengoptimalkan peran berbagai potensi sumber kesejahteraan sosial, baik itu pekerja sosial jalanan, masyarakat masyarakat. Pekerja atau orang lain. Wilayahnya. Juru bicara lainnya, Didiet Widiowati (Didiet Widiowati) menambahkan, daerah memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dijadikan mitra untuk memperkuat ekonomi massa. Ia mengatakan: “Diperlukan sinergi untuk menghadapi era baru yang biasa ini.” Sebagai juru bicara, Asep Sassa mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab negara. Terkait implementasi Sustainable Development Goals (SDB) Poverty Care Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Insya Allah akan mencapai nol kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 pada tahun 2024, “tutup Asep Sasa. . (*)

Tinggalkan Balasan