2020-08-22 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dengan datangnya kuartal ketiga tahun 2020, pemerintah terus berupaya meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Belakangan ini, pemerintah telah menyiapkan bansos beras dan bansos tunai. — Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik harapan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa bantuan sosial beras harus memenuhi sebagian kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan sosial tunai diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan menjadi pengungkit yang efektif terhadap roda perekonomian, khususnya pada triwulan III tahun 2020.

Baca: Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Sekretaris Dalam Negeri Percepat Pembaruan DTKS dan Lebih Banyak Bantuan Sosial Pada Tujuan- “Arahan Presiden meminta Kemlu mendorong penggunaan rencana ekonomi. Untuk Bansos, Beras Bisa Membantu meringankan beban ekonomi sebagian masyarakat. Bantuan sosial harus mendorong belanja publik, yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, ”kata Menteri Sosial Juliana (Juliari) dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Selasa (8/11/2020). Mengatakan. (KPM) Peserta Proyek Keluarga Harapan (PKH). Target keseluruhan dari rencana tersebut adalah 10 juta dinar Kuwait. –Sementara itu, bantuan sosial tunai disalurkan kepada kurang dari 9 juta peserta Program Pangan Pokok (BPNT) yang tidak menerima PKH, dengan nilai tunai Rp 500.000 per saluran KPM.

Baca: Diketahui kerugian negara sebesar Rp 344 juta terkait dugaan perusakan bansos Covid-19 di Bulukumba.

“Untuk bansos, jumlah penyaluran beras 15 kg per kilogram beras / bulan / KPM selama tiga bulan. Lalu, untuk uang bansos, salurannya Rp. Katanya:“ 500.000 / KPM. “Nanti uang bansos akan diberikan melalui jalur Himalaya, khusus untuk KPM yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kanal juga bisa melalui jalur pos dan jalur langsung. Pada saat yang sama, pendistribusian bansos beras harus dilakukan oleh Perum Bulog.

“Rice Bansos memiliki anggaran 10 juta dinar Kuwait dan Rp 5,41 miliar. Pada saat yang sama, anggaran 9 juta penerima bantuan tunai menjelaskan kepada menteri bahwa “4,5 triliun rupiah”. Sesuai instruksi Presiden untuk mendorong gerakan ekonomi, Kementerian Sosial terus melakukan lobi agar anggaran tersebut dapat direalisasikan.

“Pelaksanaan anggaran yang baik tidak baik. Salah satu indikatornya adalah penyerapan atau pencapaian yang kuat.” Dalam pembangunan Kemensos, Alhamdulillah mendapat anggaran tertinggi diantara anggaran 5 K / L, dengan anggaran terbesar . Kata Menteri Sosial Juliari.

Anggaran fiskal Kementerian Sosial dibatasi Rp 62,77 miliar pada tahun 2020. Untuk menunjang tugas dalam rencana perlindungan sosial, Kementerian Sosial telah ditambah dan anggaran Kementerian Sosial menjadi 104,4 Triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 124,76 triliun rupiah. Anggaran kementerian saat ini 134,408 miliar rupiah. Meski anggarannya besar, Kementerian Sosial tetap bisa mengelolanya dengan baik. Menurut 10 Agustus 2020 Terkait hasil anggaran lima kementerian dan komisi Pagu Besar, Kementerian Sosial masih menduduki posisi teratas dengan kinerja 55,74%. Rata-rata kinerja lima kementerian dan komisi Pagu Besar adalah 46,32%.

“Kami sangat prihatin atas instruksi Presiden Joko Wido untuk meningkatkan pencapaian anggaran kepada para menteri. Kami berharap hal ini dapat membantu mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi. “Dia berkata. (*)

Tinggalkan Balasan