2020-08-22 |  Kilas Kementerian

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke Kementerian Pembangunan Daerah Miskin (Kemendes PDTT) untuk mendengarkan orasi perkembangan alokasi BLT Dana Desa pada masa pandemi Covid-19. Kehadiran kami di sini sejalan dengan fungsi tugas pencegahan dan koordinasi, ”kata Komisioner KPK Nawawi Pomalongo kepada Dinas Kesehatan PDDT DKI Jakarta, Kamis (9/09, 2020). -Nawawi kembali menegaskan bahwa pimpinan KPK dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Departemen pemerintah saat ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan Dana BLT Desa untuk warga terdampak Covid-19. Informasi perkembangan dan sejarah penerima BLT Dana Desa.

“Sejak ada KPK, kita harus pergi bersama. Nawawi mengatakan: “Jalan masih di jalan yang sudah kita sepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Sebelumnya, Kepala Desa Abdul Halim Iskandar menjelaskan tentang Dana BLT Desa Kemajuan distribusi. Pada pandemi Covid-19 yang terjadi sebelum 8 Juli 2020, memang sudah ada masalah. Sekitar 74.865 desa menerima dana desa, terhitung 99% dari total 74.953 desa di Indonesia. “Saat ini kelompok itu belum dibebaskan,” kata Abdul Halim atau biasa disebut dengan “Menteri Gus”.

Bersamaan dengan itu, 74.753 desa menyalurkan BLT Penerima Dana Desa (KPM) rumah tangga melalui kelompok khusus atau 97% dari 74.865 desa. Setelah menerima BLT Dana Desa, terdapat 7.742.176 KK, termasuk 2.400.075 janda atau biasa disebut P EKKA dengan informasi rinci, kemudian 283.644 orang menderita penyakit kronis dan penyakit kronis. Dana yang digunakan untuk Dana BLT Desa adalah Rp 4.645.305.600.000, di antaranya 6.813.115 adalah petani dan buruh tani, 315.028 nelayan dan nelayan, 315.028, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang dan UMKM. Dia menyimpulkan: “Semuanya akan dikirim ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial bertanggung jawab langsung atas jaring pengaman sosial.” (*)

Tinggalkan Balasan