2020-08-21 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM, MOJOKERTO-Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan kepada beberapa pondok pesantren, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat di Mojokerto, Jawa Timur. “Pandemi Covid-19”, “kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Mojokerto, Sabtu malam (7 April 2020). Alat pencegahan Covid-19 berlaku di 26 pondok pesantren, tenaga kerja mandiri dan 250 pesantren. Menaker, bantuan inkubasi bisnis yang diberikan oleh seorang pengusaha, menambahkan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh kementerian / lembaga untuk memfokuskan rencana dan kegiatannya dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Menaker berharap para pekerja yang terkena dampak akan ditindak melalui Covid-19, terlepas dari apakah mereka dipecat atau dikirim kembali ke negara itu. “Kami akan memandu semua rencana Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu teman-teman yang telah di-PHK, dan ini akan dikirim kembali. Teman saya di rumah, “kata Menaker Ida. -Menaker Ida mengatakan, selama pandemi Covid-19 berhasil, pemerintah tidak hanya peduli pada kesehatan tetapi juga masalah lainnya.

Pemerintah juga melakukan pemulihan ekonomi masyarakat dan memastikan masyarakat Jaring pengaman sosial masyarakat.

Khusus untuk rencana BLK masyarakat, Menaker Ida mengatakan, rencana tersebut bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapabilitas SDM.

Rencana ini ditujukan untuk masyarakat masyarakat, salah satunya adalah lembaga pendidikan agama, seperti Islam Asrama. — “Ini adalah cara kami mendorong peningkatan keterampilan perusahaan. Mendorong untuk memulai dengan keterampilan rendah, memiliki keterampilan, dan memasuki pasar kerja atau kewirausahaan. “

Hingga tahun 2019, Kementerian Tenaga Kerja telah membentuk 1.113 komunitas triad. Pada tahun 2020, Kementerian Perminyakan telah menetapkan bahwa tujuannya adalah membentuk 2.000 BLK komunitas. — Namun, karena pandemi Covid-19, rencananya Fokus kembali pada 1.000 BLK masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa program bantuan ini tidak boleh disalahgunakan. Bantuan.

“Bahkan rupiah tidak diperbolehkan untuk memberikan bantuan. Tidak ada yang bisa memungut biaya untuk program atas nama Kementerian Tenaga Kerja. Oleh karena itu, jika seseorang bertindak atas nama Kementerian Ketenagakerjaan dan memutus dan membawa mereka ke polisi, kami akan mengutuk mereka semua. (*)

Tinggalkan Balasan