2020-08-21 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka HUT ke-75 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi meluncurkan Pasar Digital UMKM (PaDi). Pemerintah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LKPP) dan Raman UKM (Kemenkop UKM). Ketiga program tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah dan BUMN untuk melakukan transaksi pengeluaran, khususnya bagi UMKM. Rencana tersebut diusung oleh Gerakan Kebanggaan Nasional Indonesia (Gernas BBI) yang dicanangkan pada 14 Mei 2020, dan terus mencanangkan rencana dua bulanan hingga akhir Desember 2020 dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah, instansi, dan Federasi Jepang. Intelijen bisnis, sektor swasta dan peserta e-commerce. Melalui Gernas BBI, terutama akan mendorong masyarakat untuk bangga mengonsumsi produk Indonesia dan mendorong UMKM untuk terbiasa dengan pemasaran online.

Program-program ini sedang online dengannya. Permintaan Presiden untuk mendorong belanja pemerintah agar tidak terjadi resesi ekonomi.

“Melalui peningkatan belanja khususnya belanja untuk usaha kecil dan menengah akan mendorong pemulihan ekonomi, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi akan lebih cepat. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, BUMN tercermin melalui PaDi UMKM. Apalagi jika platform sudah terkoneksi Masuk ke website pengadaan pertahanan dan UKM, saya yakin akan semakin memperluas ekosistem UMKM. Covid-19 dan isi Laporan Pemulihan Ekonomi Nasional.

PaDi UMKM

PaDi UMKM merupakan gabungan UMKM dan BUMN Ekosistem platform digital bersama.

Meski saat ini UMKM baru mengoperasikan 9 BUMN (Telkom, Pertamina, Pupuk Indonesia, Waskita Karya, Wijaya Karya, PP, BRI, Pegadaian dan PNM), namun akan lolos UMKM PaDi Cara lain untuk mendorong pembelanjaan UMKM BUMN. “Saya ingin memulai dengan 9 BUMN ini. Silakan simak 2-3 bulan ke depan. Kami evaluasi dan jika hasilnya bagus akan kami tingkatkan implementasinya ke BUMN lain. “Karena saya ingin semuanya berjalan lancar,” kata Erick Thohir.

Pada UMKM inilah ekosistem yang disediakan BUMN untuk UMKM, hampir keseluruhan prosesnya melibatkan BUMN. Proses transaksi pembayaran pembelian PaDiUMKM dapat dimanfaatkan oleh Bank Himalaya – kedepannya, dalam memberikan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah melalui PaDi UMKM, partisipasi bank Himalaya (seperti Bank Mandili, BNI dan Bank BTN) juga akan diperkuat. Proses percontohan saat ini terbatas pada Bank BRI. Fokus pengeluaran Pegadaian dan PNM-BUMN pada UMKM adalah mengutamakan produk dalam negeri atau produk dengan kadar kandungan dalam negeri (TKDN) yang relatif tinggi, sekaligus mendapatkan negara yang saat ini lebih berkualitas. Dukungan kualitas produk. UMKM BUMN, PaDi PaMN sebagai agen pembangunan juga mendukung berjalannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara normal tanpa perlu memberikan pinjaman modal kerja, subsidi bunga dan program penjaminan kredit untuk menunjang usaha akibat dampak pandemi Covid-19. Sampul dunia, khususnya UMKM. -Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menyampaikan apresiasi atas peluncuran PaDi UMKM Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan Pengadaan LKPP, dan Laman UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. MenkopUKM Teten Masduki mengatakan perlu lebih profesional atau top di industrinya dalam hal kualitas dan manajemen bisnis.

Halaman UKM yang mempromosikan pembelian dan dukungan L. KPP juga telah mengembangkan aplikasi pertahanan pengadaan untuk menghasilkan nilai uang dan bisnis yang transparan.

Aplikasi pertahanan pengadaan dirancang untuk memuaskan barang / jasa pemerintah Permintaan, nilai nominal setiap paket / transaksi sampai dengan 50 juta rupiah (50 juta rupiah).

LKPP sendiri diundang oleh seluruh peserta komersial di pasar elektronik (operator komersial melalui sistem elektronik). Berkolaborasi dalam organisasi yang membeli aplikasi pertahanan di sini. Hingga Rabu, 12 Agustus 2020, sebanyak 6 (enam) pasar elektronik telah bergabung dengan aplikasi BelaPembelian yaitu Bhinneka, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab dan Shopee.

Selain membangun aplikasi pertahanan pengadaan, dalam rangka mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam pengadaan produk / jasa pemerintah, LKPP juga menyediakan laman UKM di portal pengadaan nasional. — “Website UKM memberikan informasi jumlah peserta usaha kecil, nilai potensi pengeluaran pengadaan usaha kecil, dan jenis produk dalam katalog elektronik yang dijual oleh pengusaha kecil. Pejabat LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan bahwa pelaku UMKM dapat dengan mudah memperolehnya. pesan-pesan ini.

Tinggalkan Balasan