2020-08-21 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Menteri PDTT Perdesaan Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT), warga desa terdampak wabah Covid-19 akan diawasi secara ketat.

Budi Arie mengatakan: “Tujuannya agar rencana yang diusung Presiden Jokowi dapat mencapai tujuan dengan benar tanpa dimanfaatkan oleh penumpang gelap.” Ia bertanya kepada pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Pimpinan dan masyarakat secara aktif mengawasi pelaksanaan rencana BLT ini. Budi mengatakan: “Jika ada pelanggaran di lapangan, segera lapor.” -Baca: Mensos merekomendasikan agar kepala desa yang takut menyalurkan bantuan sosial meminta keselamatan polisi-Budi Arie mengatakan, menargetkan kemiskinan Rencana BLT desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban sosial. Epidemi penyakit coronavirus 2019. Budi mengatakan: “Proyek Desa BLT merupakan wujud kepedulian Presiden terhadap warga desa yang menderita wabah ini.” – Presiden Jokowi memutuskan bahwa wabah penyakit tersebut merupakan bencana nasional, sehingga semua pihak harus menjaga BLT Keberhasilan rencana.

“Tidak ada pihak yang dapat mengambil untung dari wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, terutama terkait dengan Dana BLT. Kami berharap prosedur tersebut tidak mendeteksi atau mengambil tindakan hukum,” Budi Arie )Mengatakan. -Deputi Menteri Budi Arie menjelaskan, besaran proyek BLT yang didanai APBN sekitar Rp 22 triliun. Anggaran rencana BLT berasal dari sebagian Dana Desa pada tahun 2020 sebesar 72 triliun rupiah. Dari April hingga Juni, ada 3 keluarga setiap bulan. Sekitar 12 juta keluarga akan mendapatkan manfaat dari program ini.

“Program BLT Desa harus benar mencapai tujuannya .. Pendataan warga yang mendapat manfaat dari program sedang berjalan. Jangan tumpang tindih dengan program PKH (bantuan pangan non moneter) agar tetap tepat sasaran. Warga desa yang memiliki hak wajib menerimanya. Wakil Menteri Budi Ali mengatakan: “Tujuan harus dicapai dengan benar. Ia menegaskan, mekanisme pemantauan juga sedang dibangun untuk memastikan bahwa BLT dapat menjalankan peran sesuai yang direncanakan dan efektif di bawah arahan presiden. Jokowi (*)

Tinggalkan Balasan