2020-08-21 |  Kilas Kementerian

Berg, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Imigrasi (PDTT) dan Institut Pertanian Bogor (ITB) mengadakan pertemuan untuk membahas reformasi dan skala prioritas pembangunan pedesaan dalam lima tahun ke depan. PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan IPB karena dianggap sebagai salah satu kampus yang dapat mempromosikan pembangunan pedesaan, terutama karena sebagian besar penduduk desa di Indonesia adalah petani.

“Kementerian Kesehatan dan IPB tidak dapat dipisahkan, karena 92,7% desa bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Kami tahu betul bahwa” IPB memiliki dasar yang kuat dalam pertanian, “Menteri Harim mengatakan di Bogor Jumat lalu (Mei 2020) 8th) kata Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi dan beberapa pejabat senior menjelaskan bahwa diharapkan untuk menghubungi para intelektual IPB untuk menggantikan Agenda Pembangunan Nasional yang akan dimulai pada tahun 2021.

Kementerian Agenda utama dari laporan Kementerian Kesehatan PDTT meliputi pengembangan sumber daya manusia pedesaan yang kompetitif, reformasi sistem jaring pengaman sosial (JPS) desa, pengembangan pariwisata pedesaan, dan pengembangan ekonomi pedesaan. Penelitian juga dilakukan untuk memaksimalkan realisasi Pembangunan pedesaan.

“Tentu saja, kami membutuhkan banyak dukungan dari BIP, penelitian dan penelitian pembangunan pedesaan. Diskusi ini harus diadakan untuk persiapan APBD pada 2021 dan pada akhir Agustus.

Selain itu, Menteri Gus juga meminta IPB membantunya menyusun rencana baru penggunaan dana desa, karena selama ini atas keluhan dan pengaduan dari banyak kepala desa, rencana yang disusun oleh Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) dinilai tidak valid.

Hingga saat ini, penggunaan dana pedesaan masih hanya menggunakan satu formula, dan ada banyak jenis desa di Indonesia, termasuk desa berkembang, maju, mandiri dan tertinggal, sehingga diperlukan berbagai formula. “Mulai sekarang kita akan diajak berdiskusi, kita usulkan konsep, lalu serahkan ke Kementerian Keuangan, kita komunikasikan isu-isu terkait formula yang berlaku saat ini.”

Tinggalkan Balasan