2020-08-20 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam waktu dekat, Indonesia akan menerapkan Traffic Separation System (TSS) di selat Nusantara, yakni Selat Sunta dan Selat Lombok. — Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya memperkuat pengawasan terhadap TSS. Administrasi Umum Angkutan Laut telah mengoptimalkan operasional Merak dan VTS Benoa Maritime Traffic Services (VTS). — Sarana dan prasarana VTS Merak dan VTS Benoa, termasuk SDM, sistem identifikasi otomatis (AIS), radar, dll, siap untuk pengawasan di seluruh wilayah TSS Selat Sunda dan Lombok. Demikian disampaikan Direktur Navigasi Hengki Angkasawan di Jakarta pada Senin 22/6. Terkait dengan penetapan sistem trayek Selat Lombok dan Selat Sunda tahun 2020, diatur pula penerapan sistem informasi dan pelaporan navigasi (SUNDAREP dan LOMBOKREP) untuk kapal-kapal yang melintasi Selat Sunda dan TSS Selat Lombok. -Mengenai implementasi sistem pelaporan dan implementasi informasi navigasi (SUNDAREP dan LOMBOKREP) untuk memastikan manajemen lalu lintas yang efisien dan cepat, untuk memastikan keselamatan navigasi dan kepentingan melindungi lingkungan laut, konvensi internasional yang relevan.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Bab V Konvensi SOLAS yang mengatur tentang fungsi dan peran terkait perwakilan Vessel Traffic Services (VTS) dan Ship Orting System (SRS), serta Menteri Perhubungan tahun 2011 tentang Telekomunikasi dan Maritim Peraturan No. 26 PM. “Kalau mau mengangkut barang berbahaya,” kata Hengki.

Ia menambahkan bahwa sistem informasi dan pelaporan navigasi di Selat Data dan Lombok bersifat wajib, yakni bagi semua Kapal berbendera Indonesia (TSS) yang melewati / berangkat dari peta pemisah lalu lintas untuk melewati zona kehati-hatian (pencegahan) daerah).

“Untuk semua kapal asing yang masuk ke Selat Data dan Traffic Separation Plan (TSS) Selat Lombok, sangat disarankan mengikuti sistem notifikasi dan informasi navigasi,” ujarnya. Selain itu, Henji mengatakan komunikasi di Selat Sunta dan Selat Lombok harus dilakukan dengan percakapan yang mudah dipahami dan singkat. Ia mengatakan: “Julukan Merak VTS, dan julukan Radio VHF (Radio VHF) yang melewati 16 atau 68 saluran di Selat Lombok (TSS) adalah Benoa VTS. Semua kapal harus sepenuhnya menjalankan tugas penjaga intersepsi, “katanya.

Selain itu, Hengki menambahkan, VTS sangat penting dalam implementasi sistem informasi dan pelaporan navigasi (SUNDAREP dan LOMBOKREP), karena kapal akan berkomunikasi dengan VTS, fungsi pelaporan kapal tautan dan layanan INS (navigasi informasi). Service dan NAS (Navigation Assistance Service), disarankan agar semua kapal yang berlayar di dua selat tersebut menggunakan informasi yang disiarkan oleh VTS Merak dan VTS Benoa.

Bersamaan dengan itu, Hengki menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyusun format laporan sesuai dengan Standard Maritime Communication Phrase (SMCP) IMO. Dia mengatakan: “Yang pertama adalah format saat kapal melintasi TSS dan Selat Lombok, dan yang kedua adalah format saat kapal melintasi TSS dan melintasi batas tersebut,” ujarnya. Report) dan laporan pertama. Mengirimkan kode A (nama, tanda panggil, nomor identifikasi IMO dan logo kapal) yang terkait dengan kapal, kode P (barang berbahaya atau barang tidak berbahaya) kargo di atas kapal, kode Q informasi kegagalan / kerusakan / kekurangan / pembatasan dan berbagai informasi terkait.

“Jika diperlukan, operator VTS dapat meminta kapal untuk memberikan informasi lain, termasuk tujuan, pelabuhan terakhir, kapal yang dimuat, dll., Dan menyediakan layanan lain yang termasuk dalam Layanan I.Hengki menyimpulkan: “NS dan NAS”. (*)

Tinggalkan Balasan