2020-08-20 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Erianto Lambrie dari Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan kekagumannya kepada sahabatnya, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara. Pak Ari-ini sebutan Irianto-bisa jadi chat partner yang menarik.

“Dia sangat pintar dan sangat rendah hati,” kata Irianto di akun Facebook-nya. Irianto mengaku sudah mengenal Ari Batubara sejak lama.

Tepatnya, sejak 2015, menteri muda ini menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP PDI-P. Hari ini, saat ditemui Irianto dengan Kantor Kementerian Sosial pada Senin (06/07), kesan positif itu kembali muncul. Ngomong-ngomong, kedua pejabat itu bertemu dalam agenda resmi Kantor Kementerian Sosial di Jakarta.

Gubernur, yang menjabat sebagai sekretaris daerah provinsi Kartala, tiba di kantor Kamerun. Kementerian Sosial (Kemensos) membahas rencana penyaluran bantuan sosial Kementerian Sosial menanggapi pandemi Covid-19, khususnya di Provinsi Kartala.

Au dalam pertemuan tersebut, Irianto mengatakan: Penyaluran bansos di Kartala relatif stabil. Masalah verifikasi dan sinkronisasi data untuk penerima manfaat dapat diselesaikan dengan baik. Dengan cara ini, kemungkinan tumpang tindih atau duplikasi penerima kesejahteraan dapat dihindari atau dikurangi.

“Alhamdulillah dari Kemensos dan Kemensos serta penyaluran kesejahteraan di Karthala dari Pemprov”, ujarnya. “Irianto.

Upaya Pemerintah Provinsi Kartala dalam mengalokasikan bansos. Dengan menugaskan tim ASN Provinsi Kartala ke semua lokasi penerima bansos, dapat dicapai melalui koordinasi dan koordinasi yang lebih kuat dan efektif. Hal ini dicapai melalui komunikasi untuk memantau dan mendampingi proses bansos itu sendiri dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak menerima bantuan. — Irianto memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab serta sesuai dengan pengelolaan keuangan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. – – “Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pengawas (BPKP) dan aparat penegak hukum (KPK, polisi dan polisi). Ia mengatakan: “Kejaksaan dapat dikembangkan melalui mekanisme yang menghormati tanggung jawab dan fungsi setiap orang.”

Membangun fasilitas perbatasan – Dalam diskusi tersebut, Menteri Sosial berjanji akan membangun infrastruktur pusat pembangunan di Perbatasan Kabupaten Nunukan Program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial daerah. Satu hektar. Kalau punya tanah bisa menganggarkan pembangunan infrastruktur ini dalam APBN 2021, ”ujarnya. Wujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kartala, khususnya masyarakat kita yang tinggal di daerah perbatasan. Terima kasih Pak Ali,” Irianto.- — Provinsi Kartala telah mendapatkan kuota bansos 12.888 KPM untuk Proyek Keluarga Harapan atau PKH tahap I senilai Rp 11.428.300.000. “Rp ribuan per rumah tangga. Rencananya fase 4 akan didistribusikan secara nasional pada Juli,” kata Irianto dalam akun Facebooknya. (*)

Tinggalkan Balasan