2020-08-20 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyesuaikan pelaksanaan pedoman pembelajaran.Pada 2019, Virus Corona Disease (COVID-19) ) Tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2020/2021 selama pandemi. Menurut regulasi terbaru, mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di area kuning dan hijau telah menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan kasus COVID-19, terutama di dua wilayah. Perlu digarisbawahi mengingat bahwa pembelajaran tatap muka terbuka di kawasan kuning dan hijau juga merupakan wujud banyak keinginan pemerintah untuk merealisasikan kendala dan dampak negatif masyarakat terhadap pendidikan jarak jauh (PJJ).

PJJ adalah memastikan selama terjadinya pandemi Pilihan yang tetap menghormati hak siswa atas pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen Paudasmen) Jumeri mengungkapkan, pemerintah menyadari bahwa membuka layanan secara tatap muka dapat menimbulkan klaster baru. “Namun, kami telah mengeluarkan instruksi untuk membuka satuan pendidikan di Yellow District atas izin dari kelompok kerja setempat untuk mempercepat penanganan COVID-19. Selain itu, kepala sekolah juga harus melengkapi checklist pencegahan COVID-19 dan dilindungi oleh COVID-19. -19 Kelompok Kerja Percepatan Manajemen dan dinas pendidikan provinsi dan regional / kota untuk memverifikasi, “kata Zhu Meili dalam panggilan konferensi. Menurut Jumeri, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara berjenjang, yang mewajibkan siswa di setiap kelas memiliki level 30% hingga 50%. Untuk SD, SMP, SMA dan SMK standar awal adalah 28-36 siswa per kelas, sedangkan standar awal 18 siswa.

Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), awalnya 5-8 siswa menjadi 5 siswa di setiap kelas. Untuk PAUD, standar awal diturunkan dari 15 siswa per kelas menjadi 5 siswa per kelas.

Demikian pula jumlah hari dan jam pembelajaran juga akan berkurang Sistem shift (nomor kelas) masing-masing kelompok pembelajaran harus didasarkan pada situasi dan kebutuhan unit pembelajaran. Jumeri melanjutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat laporan dari berbagai daerah bahwa kemunculan klaster baru ini karena dibukanya kembali satuan pendidikan di Kabupaten Kuning. Peristiwa kumulatif dari Maret hingga Agustus. Selain itu, peserta didik dan pendidik tidak berada di satuan pendidikan, tetapi di lingkungannya sendiri. “Jika ada tanda-tanda sektor pendidikan terancam atau tingkat risiko daerah berubah, pemerintah daerah terpaksa menutup lagi sektor pendidikan. Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tatap muka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan provinsi atau daerah / kelurahan dan kepala dinas pendidikan harus terus berkoordinasi dengan kelompok kerja untuk mempercepat penanganan COVID-19 untuk memantau COVID- “di 19 wilayah,” kata Jumeri. Akibat minimnya wilayah 3T, banyak Satuan kependidikan merasa sangat sulit untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini dapat berdampak negatif permanen pada perkembangan anak dan perkembangan psikososial. Saat ini, 88% wilayah 3T masyarakat berada di wilayah kuning dan hijau. Melalui penyesuaian SKB, persiapan Satuan tenaga pendidik yang baik dan mau melakukan pembelajaran tatap muka memiliki kesempatan untuk melaksanakannya secara bertahap sesuai dengan prosedur sanitasi yang ketat.Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Nunukan meliputi tiga kategori yaitu kategori kota seperti Nunou. Kan dan wilayah Nunukan selatan; kategori pulau terluar, seperti kawasan ebatik Selatan dan satu-satunya kawasan 3T yang lumayan terisolir, seperti kawasan Krayan. ”Hampir 30% wilayah Nunukan tidak ada Internet, jadi karena belum ada Internet , Pendidik harus secara aktif mengunjungi kediaman siswa. Namun dengan mengacu pada peraturan menteri tersebut, kami telah melakukan kegiatan peningkatan kesadaran di kalangan guru agar mereka patuh pada peraturan kebersihan.Kata Junidi. Kekuatan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di tingkat daerah membutuhkan satuan pendidikan yang terletak di area hijau dan kuning untuk melengkapi semua daftar periksa terkait prosedur kebersihan. Tanpa persetujuan (1), sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Pemerintah daerah / kantor wilayah, (2). Kepala Sekolah (3) Komite Sekolah (4). orangtua. Jika orang tua tidak setuju, siswa tersebut akan terus belajar di rumah dan tidak dapat dipaksa. Jika unit instruksi dalam keadaan berbahaya atau tingkat resiko wilayah berubah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menutup unit tersebut kembali. Direktur Jenderal Zhu Meili mengatakan: “Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tatap muka merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan didukung oleh pemerintah pusat.” Dinas pendidikan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten / kota, dan kepala dinas pendidikan harus terus berkoordinasi dengan kelompok kerja. Mempercepat pengelolaan COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di 19 wilayah. Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang diperoleh dari https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 wilayah / kota di zona merah, 222 wilayah / kota di zona oranye, dan 177 wilayah Wilayah / kota berada di wilayah kuning, dan sisanya 82 wilayah / kota berada di wilayah hijau, dan wilayah ini tidak terpengaruh. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 23.150 satuan pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB telah mengumumkan dan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Diantaranya, 6.238 sekolah berada di area kuning dan melaksanakan BDR, sedangkan 1.063 sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Jumeri menambahkan.

Tinggalkan Balasan