2020-08-20 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia dengan Traffic Separation System (TSS) di laut kepulauan (yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok yang mengikuti selat), menetapkan sejarah baru di bidang maritim global. Organisasi Maritim Internasional (IMO) membuat TSS pada bulan Juni 2019 dan menerbitkan surat edaran IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337, yang melibatkan penerapan sistem isolasi lalu lintas dan tindakan rute terkait di Selat Sunda dan- Selat Lombok. -TTS Selat Sunda dan Selat Lombok akan segera dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. -Membaca: Strategi pengelolaan keuangan bagi masyarakat yang membayar UMR-Sukses adalah kerja keras pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam International Maritime Organization untuk memperjuangkan usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok Saya telah bekerja selama lebih dari dua tahun.

Kementerian Perhubungan melalui Departemen Perhubungan Laut Administrasi Umum telah melakukan banyak persiapan untuk implementasi TSS di negara bagian Matahari dan Selat Lombok lainnya, pertama dalam hal navigasi dan penegakan hukum. Artinya, Indonesia bersiap untuk menerapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan R. Agus Purnomo di Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya, Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Singapura. Akan tetapi, TSS Selat Malaka dan Selat Singapura memiliki pengaturan yang berbeda, karena milik tiga (tiga) negara, sedangkan TSS Selat dan Lombok hanya berhak mengawasi. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang mendapat persetujuan IMO yang memiliki TSS yang terletak di ALKI (Indonesia Archipelago Seaway) I dan ALKI II. Baca: Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari Sudah Kesepakatan Kesepakatan Konsesi Gedung Terminal Umum – Dalam Waktu Dekat, Administrasi Umum Angkutan Laut Akan Perangi Naga di Selat Suntar Bidang keselamatan jalan Mejima menyelenggarakan patroli penegakan hukum di Selat TSS, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah tableop exercise. Latihan meja ini dilakukan untuk merancang komunikasi dan pergerakan kapal patroli KPLP di bidang keamanan jalan raya dan latihan patroli penegakan hukum kapal patroli KPLP di bidang keamanan jalan raya, yang diharapkan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020, dan Apple 27 Juni 2020. Siap untuk hari / latihan basah.

Menurutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan sumber daya bagi staf Administrasi Umum Perkapalan, khususnya “Personil Patroli Kapal Nasional dan VTS” untuk memahami prinsip kerjanya. Proses perencanaan operasi patroli dan penegakan hukum di Selat Sunda dan Selat Lombok, serta “koordinasi sistematis dan terintegrasi”. Menurut undang-undang, apakah itu dalam Administrasi Umum Pengiriman atau antara agen resmi. ) Dengan menurunkan kapal patroli KPLP beserta personelnya, patroli dan penegakan hukum di wilayah kontrol lalu lintas pengamanan Selat Sunta dan Selat Lombok. Layanan bantuan navigasi laut (SBNP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) VTS, dan persiapan panduan navigasi. Bekerja sama dengan RI, Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Oleh karena itu, Indonesia siap melayani masyarakat kelautan global saat mulai melaksanakan TSS Data Selat-Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Ini merupakan peran aktif dan kontribusi nyata Kementerian Perhubungan dalam mendukung keselamatan dan keamanan. Direktur Argus menyimpulkan: “Keselamatan transportasi laut global telah menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim global. “

Tinggalkan Balasan