2020-08-19 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Traffic Separation System (TSS) Selat Sunta dan Selat Lombok diresmikan hari ini (7 Januari 2020).

Berbagai langkah dan persiapan implementasi TSS di dua selat tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Administrasi Umum Perhubungan Laut mengeluarkan prosedur operasi standar (SOP) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan dan Kelautan: KP.531 / DJPL / 2020 dan KP. Nomor 533 / DJPL / 2020 tentang Standar Prosedur Operasi Kapal Patroli Nasional (SOP) dalam Tata Cara Penegakan Hukum Kapal Patroli Nasional tentang Keselamatan Jalan Sistem Isolasi Lalu Lintas di Selat Da dan Selat Lombok. Selat TSS Lombok

Merumuskan perintah Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan IMO Notice COLREG.2 / Circ.74 tentang skema pemisah lalu lintas baru dan peraturan SN.1 / Circ. Petunjuk No. 337 mengatur ukuran rute selain perangkat pemisah lalu lintas pada 14 Juni 2011.

IMO telah mengadopsi peraturan ini, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020, dan melaksanakan Tata Tertib Menteri Perhubungan. Mengenai sistem jalan yang ditetapkan 129 kilometer dan Selat Lombok 130 kilometer dan Selat Sunta pada tahun 2020, untuk memastikan penegakan dua TSS tersebut.

Baca: Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dorong implementasi TSS dan Selat Lombok melalui SMS

Hal ini telah diteruskan oleh Kepala Pengawal Laut dan Pantai (KPLP) Ahma d, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Ahmad mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban untuk memastikan navigasi yang lancar, aman, tertib dan nyaman agar angkutan dapat beroperasi dengan aman untuk kepentingan nasional dan internasional. Rencana tersebut berjalan lancar dan tertib.

Selain itu, TSS diluncurkan untuk meningkatkan efisiensi navigasi, mengurangi kecelakaan kapal, dan melindungi lingkungan laut Selat dan Selat Lombok.

“Kapal yang melanggar bahaya terkait prosedur transmisi TSS dan dapat menyebabkan kecelakaan di area TSS akan dikenakan sanksi penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.”

Baca: Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa tidak ada pajak sepeda Regulasi hanya dibahas dari segi keselamatan saja, selain itu Ahmed dari kapal patroli nasional KPLP menjelaskan bahwa alur kapal yang mengamati dugaan pelanggaran TSS berdasarkan informasi dari VTS.

Setelah itu, kapal patroli KPLP melakukan komunikasi dengan kapal yang diduga melanggar kanal TSS melalui radio untuk menginformasikan pelanggaran tersebut, sambil melakukan observasi radar, AIS, chart dan GPS di kapal patroli nasional.

“Jika ada kapal yang diduga penyerang menanggapi panggilan tersebut, Kapten Patroli Nasional PLP akan memeriksa kapal yang diduga melanggar tersebut. Selama periode ini, jika kapal tersebut tidak menanggapi panggilan tersebut, itu adalah kapten tim patroli nasional. Dia menjelaskan: Kapal KPLP akan melaporkan dan melaporkan kejadian tersebut kepada kapten pelabuhan setempat. -Keputusan Direktur Eksekutif juga menetapkan personel yang bertanggung jawab melakukan patroli dalam lingkup penegakan hukum di bidang keamanan pas. Pangkalan PLP II telah melakukan navigasi TSS Selat Lombok di Tanjung Perak, termasuk dari Bali utara. Ke Selat Lombok di sebelah selatan Samudera Hindia, dan sebaliknya kapal yang mengibarkan bendera Indonesia dari Gili Trawangan dan / atau Lembar di Pulau Padangbai, dan sebaliknya, dari sebelah utara Laut Bali. Arahnya ke selatan Samudera Hindia, begitu pula sebaliknya. -Selain itu, dari Laut Utara Pulau Jawa sampai ke Samudera Selatan kemudian ke pangkalan PLP I di India (termasuk Selat Jta) sewaktu-waktu, Selat data TSS diberangkatkan oleh pangkalan PLP I Denver Pluk setiap saat. Petugas patroli penegak hukum departemen dari Merak sampai Bakauheni, begitu pula sebaliknya; dari Laut Utara Jawa sampai bagian selatan Samudera Hindia, dan sebaliknya; untuk kapal yang berbendera asing, dan sebaliknya. TSS akan diterapkan di Selat Suntar dan Selat Lombok hari ini. , Dan berbagai persiapan dilakukan oleh KemeSebelum penerapan TSS by Perhubungan, lalu lintas darat dan laut dapat dilakukan dengan aman, lancar dan tertib untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan melindungi lingkungan laut kedua selat tersebut ”, tutup Ahmed. (*)

Tinggalkan Balasan