2020-08-19 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Sejak diberlakukannya Traffic Separation System (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan terus memberikan perlindungan melalui Administrasi Umum Angkutan Laut dan menegakkan keselamatan dan keamanan kapal layar.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan ditetapkan oleh Administrasi Umum Angkutan Laut harus menetapkan beberapa peraturan untuk melindungi dan meningkatkan keselamatan navigasi, termasuk kewajiban melaporkan kapal yang melintasi TSS Selat Sunda dan TSS Selat Lombok , Digunakan untuk kapal yang menuju ke pelabuhan. -Pelabuhan Indonesia dan Regulasi Lalu Lintas Selat .

Hal ini merupakan perwakilan dari Dirjen Perhubungan Laut Hal tersebut diungkapkan oleh Hengki Angkasawan, Direktur Departemen Navigasi, diawal sosialisasi dan pembukaan lalu lintas di Selat Lombok Sistem Pemisahan Kereta Api (TSS) dan Keputusan Menteri Perhubungan KM. Mengenai Nomor 129 Tahun 2020 Penetapan Sistem Rute Selat Lombok Bali

Menurut Hengki Angkasawan, jalur angkutan laut kapal dagang di Asia Timur selain melewati Selat Malaka juga melewati Selat tersebut. Dan Selat Lombok. Tiga Selat menyediakan jalur transportasi strategis yang sangat penting bagi transportasi laut internasional, khususnya negara-negara Asia Timur seperti China dan Jepang. Jika terdapat kendala navigasi di kawasan Selat Malaka, maka alternatif jalurnya adalah dengan melintasi Selat Sunda dan Selat Lombok. Bahasa Hindi melintasi perairan Indonesia. Penetapan ALKI merupakan hasil Indonesia sebagai negara kepulauan.Setelah itu, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Republik Indonesia tahun 1985, meratifikasi negara-negara kepulauan sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan meratifikasi Hukum Maritim Internasional 1982. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah diakui oleh dunia internasional sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas seluruh perairan Indonesia. Lebih penting lagi, lanjut Hengki, peran strategis jalur perairan Selat Sda dan Selat Lombok tidak hanya sebagai jalur laut yang padat, tetapi juga sering digunakan untuk pelayaran internasional, dan terdapat juga kapal penumpang yang melintas jalan dari Jawa menuju Sumatera. Pulau, dan kemudian dari Pulau Jawa ke sebelah barat Nusa Tenggara.

“Kemacetan lalu lintas, Selat Sunta dan Selat Lombok semakin mempengaruhi kecelakaan laut, seperti tabrakan dengan kapal dan kapal laut.” Hal ini mewajibkan pemerintah Indonesia dan semua pihak terkait untuk segera mencari solusi. Dan menentukan langkah-langkah untuk meminimalkan terjadinya bencana laut. “Pasca pemberlakuan TSA, dalam rangka perlindungan dan peningkatan keselamatan transportasi di Selat dan Selat Lombok, Kementerian Perhubungan menjadi tanggung jawab Administrasi Umum. Perhubungan laut telah merumuskan beberapa regulasi, antara lain pelaporan kapal yang melintasi Selat Sunta dan Selat Lombok. Pelaporan kewajiban untuk mencapai pelabuhan Indonesia dan standarisasi prosedur lalu lintas. Di dua selat tersebut.

Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui Administrasi Umum Angkutan Laut telah merumuskan pedoman bagi kapal yang akan melintas, terlepas dari apakah kapal tersebut hanya singgah atau akan menuju Indonesia Pelabuhan. Diadopsi untuk menetapkan perintah Menteri Perhubungan KM. Resolusi Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute Selat Lombok.

“Menurut ketentuan peraturan tersebut, pemberitahuan navigasi Selat dan Selat Lombok dan Sistem informasi itu wajib, artinya semua kapal berbendera Indonesia Yokogi: “Kami sangat menganjurkan semua kapal asing yang memasuki Selat Suntian dan Selat Lombok dengan kartu pemisah lalu lintas ikut serta dalam sistem informasi dan pelaporan navigasi.” Dahe dan Selat Lombok harus dilakukan dengan dialog yang mudah dipahami dan ringkas. Untuk sel TSSMelalui siaran VHF di Channel 22 atau 68 berjuluk Merak VTS to Dada, dan VHF yang disiarkan di Channel 16 atau 68 berjuluk Benoa VTS menuju Selat Longta via THF, semua kapal yang melewati TSS harus sepenuhnya menjalankan tugasnya. – “Nantinya, seluruh kapal yang hendak menggunakan jalur TSS Selat Sunta dan Selat Lombok akan diundang untuk memberikan informasi mengenai kondisi kapal, termasuk informasi ukuran kapalnya.” Kapal yang mengangkut barang berbahaya dan informasi lainnya, Tujuannya untuk memperbaiki aspek tertentu. Hengki menyimpulkan, “Perlindungan dan keamanan navigasi” (*).

Tinggalkan Balasan