2020-08-18 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Guna meningkatkan kemampuan pejabat dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan regulasi terkait teknis penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di Indonesia yang diwajibkan oleh International Solid Bulk Cargo Code (IMSBC) Kementerian Perhubungan.

Administrasi Umum Angkutan Laut menyusun peraturan Menteri Perhubungan tentang penanganan dan transportasi kargo curah padat. -Penyusunan peraturan ini mencakup pengelolaan pelabuhan untuk pengawasan padatan curah kargo Grup A, dan B dan C adalah kode IMSBC.

Baca: Sebelum Idul Adha 1441 H, Camara Nusantara 2 Kapal Tempel Kementerian Perhubungan Angkut 550 Sapi

Kepala Satuan Penjaga Pantai dan Laut (KPLP) Ahmed dalam sambutannya mengatakan, Penyusunan peraturan Menteri Perhubungan tentang penanganan dan pengangkutan kargo curah padat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Tugas dan tanggung jawab di bidang pembuangan bahan berbahaya dalam proses perumusan kebijakan harus dijadikan sebagai bahan acuan pelaksanaan pembuangan dan pengawasan bahan berbahaya, serta dalam pelaksanaannya harus diawasi. — “Pimpinan KPLP sedang bekerja keras memperbarui pedoman yang ada untuk penanganan barang berbahaya dengan menggunakan peraturan baru yang disyaratkan oleh International Bulk Cargo Maritime Code (IMSBC),” kata Ahmed.

“Untuk ini, saya perintahkan semua peserta untuk saling mendukung dan menantikan kerjasama.” Lanjut Ahmed.

Sebelumnya, Heru Maryanto, Ketua Tatanan Bandar, dalam laporannya mengatakan: Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan kapal pengangkut kargo curah padat, khususnya Dalam kecelakaan pengangkutan bijih nikel dari pelabuhan Indonesia. — Hak Heru untuk mengungkapkan bahwa saat ini belum ada regulasi yang berasal dari UU Pelayaran No. 17 tahun 2008, yang secara khusus mengatur tentang bongkar muat kargo curah padat yang akan dikapalkan, prosedur penanganan kargo, dan n curah dan padatan curah sebelum pemuatan Kewajiban dan tanggung jawab pihak pemuatan barang. LAN Heru.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Juli 2020. Jumlah peserta dalam penyusunan proyek PM adalah 36, terdiri dari agen dari Administrasi Umum Perkapalan. — Kegiatan personel informasi sebagai rujukan bertujuan untuk merumuskan rancangan peraturan Menteri Perhubungan tentang undang-undang Divisi Hukum Pelabuhan Kementerian Perhubungan dan undang-undang Biro serta prosedur penanganan kargo tembaga padat Divisi KSLN. (*)

Tinggalkan Balasan