2020-08-18 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong daerah merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). Ini untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak mengizinkan lahan pertanian diubah menjadi lahan pertanian, yang memang luar biasa. Tentunya seluruh daerah / kota di Provinsi Lampung telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyerukan boikot land reform. memproses. Sinergi dengan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan yang optimal.

“Alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu juga akan menurunkan kesejahteraan petani,” kata Menteri Pertanian Syahrul. — Guna mengontrol alih fungsi lahan, Kementerian Pertanian berjanji akan melakukan pengawasan terhadap verifikasi dan sinkronisasi sawah serta penetapan peta kawasan lindung lahan sawah. “Pertanian juga terlibat dalam pengawasan dan perlindungan integrasi sawah yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota. Kata Menteri Pertanian Syahrul. Pasalnya mereka berada di 11 daerah yang memiliki Perda LP2B. Diantaranya, Kabupaten Lampung Selatan memiliki peta geospasial LP2B.

Sawro Edhy, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, mengatakan saat ini Peraturan Daerah PLP2B sudah ditetapkan 67 Peraturan PLP2B yang diundangkan oleh daerah / kota dan 17 provinsi / daerah hanya mereproduksi ketentuan UU No 41/2009 beserta peraturan perundang-undangan turunannya.

Jika direvisi sesuai ketentuan UU No 41/2009 maka akan Penetapan LP2B bisa dituangkan dalam regulasi Perda RTRW, selanjutnya regulasi lebih detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Tinggalkan Balasan