2020-08-18 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan pengawasan ketat terhadap pemasok yang menyediakan sembako, termasuk penerapan standar audit yang ketat.

Hal ini untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan harga dan kualitas yang sesuai.

“Kami melakukan audit dan pemantauan yang mendalam dan sistematis terhadap pemasok yang menyediakan sembako. Termasuk menangani laporan di tempat tentang pemasok yang mungkin mengirimkan produk yang tidak sesuai,” Menteri Sosial Juliari (07 / 14/2020).

Ia mengatakan karena pasokan produk bansos sudah dilakukan pengawasan di tempat, maka jika ditemukan suatu kasus dapat dipastikan akan segera ditangani.

“Kami segera panggil penjual terkait untuk mengecek informasinya. Jika kami menemukan masalah, tentu akan kami lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. Intinya, kami harus memastikan semua proses penyaluran bansos mengikuti prinsip kehati-hatian,” ujarnya. -Mensos Juliari pada prinsipnya mengatakan bahwa Kementerian Sosial memastikan setiap penggunaan anggaran dapat diperhitungkan dan dikendalikan melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Secara internal, Kementerian Sosial dan Jamsostek mengaktifkan pengendalian internal melalui Badan Pengawas Internal (APIP) pemerintah.

“Ini dilakukan sesuai dengan peraturan Presiden. Instruksi agar kita bertanggung jawab mengalokasikan dana bantuan sosial dari kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kebijakan pembelian barang dan jasa publik Bantuan instansi lain diuntungkan dari Lembaga Proses Pengadaan (LKPP), ”ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan penyaluran bansos, aparat penegak hukum turut hadir dalam pertemuan tersebut, terutama yang berasal dari Polri dan Mabes KPK.

Menteri Sosial Juliari mengatakan bahwa aparat penegak hukum seperti Polri dan KPK hadir untuk memantau penyaluran bantuan sembako agar bisa mencapai tujuannya secara lebih langsung, dan juga menyinggung arahan Dan pastikan tidak ada penipuan di area lokal. -Sebagai bagian dari pengawasan, Kemensos mengajak polisi dan Partai Revolusi Rakyat untuk bersama-sama mengkaji ulang proses penyaluran bansos khususnya ke Republik Demokratik Jakarta dan Bod Tabek, serta berdialog langsung dengan penerima bansos, ” ujarnya. .

Melaksanakan fungsi pengawasan yang penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak menerima bantuan dengan tetap berpegang pada prinsip bahwa bantuan harus tepat sasaran Jutaan KK. Untuk informasi lebih lanjut, setidaknya ada 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta. Ada 600.000 keluarga di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Tangerang, Tanger dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek). Urusannya menyebutkan untuk kebutuhan dasar DKI dan Bodetabek. Nilai bansos Rp 600.000 / bulan / keluarga. Secara teknis penyaluran dua kali sebulan.

Penyaluran bansos pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020. Setelah itu pemerintah akan memberikan tambahan Bantuan berupa bantuan sembako senilai 300.000 / bulan / keluarga yang disalurkan mulai Juli hingga Desember 2020. (*)

Tinggalkan Balasan