2020-08-18 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sebelum implementasi penuh Traffic Separation System (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan akan melakukan penertiban melalui Administrasi Umum Angkutan Laut pada 23 Juni 2020 dan Juni 2020. Pada tgl 27 telah dilakukan latihan patroli di TSS Selat Sunta dan Selat Lombok di area aman lintas overtaking bertema “ Patrol and Law Enforcement (KPLP) di Sunta dan Lombok Strait Separation System (TSS), Ahmad meyakini, pekerjaan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi personel Administrasi Umum Angkutan Laut, khususnya bagi awak kapal patroli kapal nasional dan pejabat VTS untuk memberikan proses perencanaan operasi patroli dan mekanisme penegakan hukum. Selat Da Da dan Selat Lombok, serta sistem dan koordinasi yang sangat terintegrasi, memiliki ketentuan perbaikan berdasarkan hukum di dalam Administrasi Umum Perkapalan dan di antara berbagai instansi.

Selain itu, Ahmed menambahkan, pekerjaan ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia, khususnya untuk meningkatkan kemampuan perencanaan dukungan logistik untuk pengendalian operasi darat. — “Dalam latihan ini, Administrasi Umum Kelautan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk melakukan tugas penegakan hukum kemaritiman, meliputi proses deteksi, identifikasi, pelacakan, penghentian, inspeksi, penyidikan dan penyidikan. -Menurut Aha Med mengatakan, prosedur yang dilakukan tamu sudah benar-enam (enam) kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, yaitu kapal patroli MDPV Kelas 1, KN Alugara P.114, Kapal patroli MDPV Kelas 1, KN Clurit P-. 203 Kapal patroli kelas 2, KN.Cundrik P.204 Kapal patroli kelas 2, KN Dagger P.205 Kapal patroli kelas 2, Kapal patroli kelas KN.Jembio P.215, Kategori 2: Pelatihan supporter 20 orang, peserta pelatihan 210 orang; Hukum di bidang keselamatan jalan di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok; Latihan lapangan di TSS Sunda dan TSS Selat Lombok 27 Juni 2020 “, tutup Ahmed. (*)

Tinggalkan Balasan