2020-08-18 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri Kapuspen, juga Plt. Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, mengklarifikasi berita tersebut dengan mengatakan bahwa Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, melarang penggunaan sepeda motor online dan tradisional selama pandemi. Covid19. 830 Tahun 2020 Tentang Produksi Normal Baru dan Keselamatan pada 2019 Penyakit Coronavirus (Covid-19) Civil National Instruments (ASN) Pedoman Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda), sebenarnya ada pedoman ASN untuk menyambut kehidupan normal baru. Salah satunya menyangkut penggunaan angkutan umum.

Dalam Keputusan Menteri, tidak ada ketentuan yang melarang peredaran sepeda motor. peringatan. Ini hanya untuk mencegah pajanan terhadap virus. , Ruang lingkup peraturan dalam Keputusan Menteri untuk ojek sepeda motor reguler dan reguler yang menggunakan helm bersama sebenarnya milik Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah ASN, yang konsisten dengan Kementerian Luar Negeri dan RB, katanya. Ojek tradisional yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan.

“Kepmendagri memproses ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan masyarakat setempat. Ya mohon tidak memakai helm yang disediakan oleh tukang ojek karena helm penumpang adalah helm yang saya pakai untuk penumpang lain, jadi sangat Semoga menjadi sarana komunikasi, ”jelas Bahtiar. Kementerian Dalam Negeri akan segera melakukan ubahan dan pembenahan, “Agar tidak terjadi perbedaan tafsir, ubahan dan perbaikan, jalani sesuai.” Ini hati-hati dan waspada, karena helm bersama digunakan pada sepeda motor, baik ojek online maupun tradisional. , Seharusnya menjadi akar penyebab penyebaran Covid 19. Karena itu, ditegaskan untuk berhati-hati.

“Keputusan ini tidak melarang dia untuk mengatakan:” Tentu saja, lanjut Bakhtia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menyambut baik pihak ojek / ojek reguler / ojek online dengan perjanjian operasional yang ketat. Oleh karena itu, potensi celah penularan virus dapat dihilangkan. Tapi yang pasti, Menteri Dalam Negeri tidak pernah melarang penyebaran ojek. Hal itu dengan jelas disebutkan bahkan dalam keputusan menteri.

Tinggalkan Balasan