2020-08-18 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM, MOJOKERTO-Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan kepada beberapa pondok pesantren, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat di Mojokerto, Jawa Timur. “Pandemi Covid-19”, ”kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah di Mojokerto, Sabtu malam (4/7/2020).“ Alat pencegahan Covid-19 berlaku untuk 26 pondok pesantren, paket kegiatan buruh mandiri dan 250 paket kegiatan. Menaker, bantuan inkubasi bisnis yang diberikan oleh seorang pengusaha, menambahkan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh kementerian / lembaga untuk memfokuskan rencana dan kegiatannya dalam merespon dampak pandemi Covid-19.

Untuk alasan ini, Menteri Tenaga Kerja berharap para pekerja yang terkena dampak akan berpartisipasi dalam gugatan terlepas dari apakah mereka dipecat atau dikirim kembali ke negara melalui Covid-19. Semua rencana Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan untuk membantu teman-teman yang telah di-PHK, dan orang-orang ini dipulangkan, kata Menaker Ida, pemerintah tidak hanya departemen kesehatan, tetapi juga departemen lain. Pemerintah juga menghidupkan kembali perekonomian masyarakat dan memastikan Orang mendapat manfaat dari jaring pengaman sosial. Kapasitas SDM.

Program ini ditujukan untuk masyarakat yang salah satunya adalah lembaga pendidikan agama, seperti pesantren.

“Ini salah satu cara kita mendorong peningkatan kapabilitas perusahaan. Menteri Tenaga Kerja mengumumkan:“ Dorong untuk memulai dengan keterampilan rendah, menguasai keterampilan, memasuki pasar kerja atau memulai bisnis. “

Hingga tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk 1.113 community black sentinel. Pada tahun 2020, Kementerian Perminyakan telah menetapkan target untuk membentuk 2.000 BLK masyarakat. — Namun, karena pandemi Covid-19 , Rencananya telah difokuskan kembali pada 1.000 BLK masyarakat .— Menteri Tenaga Kerja menekankan bahwa program bantuan ini tidak boleh disalahgunakan. Bantuan .

“Bahkan bantuan pun tidak diperbolehkan. Tidak ada yang bisa meminta pembayaran untuk program ini atas nama Kementerian Tenaga Kerja. Karena itu, kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan dan memotongnya serta membawanya ke kantor polisi, kami akan melaporkannya bersama, ”katanya. (*)

Tinggalkan Balasan