2020-08-17 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Sedikitnya 80 daerah dan kota di Indonesia telah menyetor Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. -Ini disiarkan Menteri Desa, Daerah Miskin, dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar di Istana Negara, Jumat (5/8/2020) dalam konferensi TV dengan tim media.

Abdul Halim, yang biasa disapa Menteri Gus, mengatakan hingga Jumat B (8/5/2020), jumlah daerah dan kota yang sudah membayar BLT akan terus bertambah.

“Sekitar 11.000 desa telah membayar dana desa untuk BLT. Kemudian Menteri Gus mengumumkan: Menteri Gus mengumumkan video conference dengan tim media, Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendy dan Menteri Sosial Juliari Peter Peter Batubara juga hadir Rapat – Menteri Gus menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk BLT merupakan arahan warga P. – Sebelumnya, penggunaan dana desa menjadi prioritas Jaring Pengaman Sosial (JPS) di daerah tersebut. Ketahanan kesehatan dan ekonomi.

“Awalnya menyasar sektor kesehatan dan dilaksanakan dalam bentuk desa darurat” covid 19 “, yang meliputi pelatihan relawan desa untuk melawan perilaku” Covid 19 “dan pelatihan dana bantuan bencana ekonomi pedesaan dalam bentuk desa padat uang. . Sesuai perintah presiden, dana desa akhirnya disalurkan kembali untuk BLT. Inilah mengapa kita perlu mengubah lisensinya. Ia mengatakan, dari Rute 11 pada tahun 2020 menjadi Rute 6 pada tahun 2020. ”- Selain itu, Menteri Gus menjelaskan bahwa sasaran penerima Dana Desa BLT adalah masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid19 dan belum mendapat bantuan apapun. JPS pemerintah yang ada.

“Targetnya ditambah, yakni keluarga yang mungkin mengidap penyakit kronis atau kronik. Dia menambahkan karena Covid itu dekat dengan penyakit kronis, kita tambah. – Terkait pendataan, Menteri Gus menjelaskan pendataan itu Relawan dari desa dilakukan untuk Covid 19. Covid 19 dilatih dan dipandu oleh kepala desa, dan memiliki basis pendataan setingkat RT. Ia mengatakan: “Setiap RT memiliki minimal 3 relawan untuk mengumpulkan data sehingga bisa ditentukan apakah harus Membantu orang miskin membuat keputusan yang adil. “Setelah pendataan di tingkat RT, lanjut Gus. Menteri, hasilnya akan dibawa ke musyawarah desa. Khususnya (Musdesus) akan diverifikasi atau dipastikan untuk menghindari kontroversi.

“ Ini sangat penting, agar tidak ada pihak yang mau. Diundang untuk berdiskusi dan memutuskan siapa yang akan menerima BLT. Kalau musyawarah mufakat, yang akan diputuskan adalah kepala desa, ”ujarnya.

Agar tidak terjadi tumpang tindih atau tumpang tindih dengan penerima lainnya. Kemudian disinkronkan hasil tingkat desa di wilayahnya. – – “Kami berharap lurah mempercepat sinkronisasi dan verifikasi data oleh camat. Kami juga berharap dengan dukungan kepala daerah, data yang sudah masuk dalam beberapa dekade. Ribuan orang akan segera diselesaikan agar desa bisa segera mendistribusikan BLT desa, ”ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan