2020-08-17 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (CQ) kembali mendonasikan 13 (tiga belas) kapal navigasi populer (Pella) kepada 13 (tiga belas) pemerintah daerah (yakni pemerintah kota dan bupati). Pada tanggal 14 Juli 2020 telah dilaksanakan upacara penandatanganan pengiriman kapal secara simbolis dan koordinasi pengerahan subsidi masyarakat untuk kapal angkutan laut dilaksanakan di Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Biro Pelayaran R Agus H Purnomo beserta Walikota dan Walikota Kabupaten penerima bantuan kapal.

“Alhamdullilah, meski keadaan ekonomi masih memprihatinkan akibat wabah Covid, sempat terjadi pandemi pada tanggal 19. Selasa (14/7) ini, Kementerian Perhubungan dan Administrasi Umum Angkutan Laut dapat melapor kepada 13 (13) pemerintah daerah dan kota. Pemerintah menyumbangkan 13 perahu Pera, “kata General Manager Agus Purnomo. Kota-kota penerima bantuan kapal antara lain Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Alor, Kabupaten End, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Lampung Timur, Pei. Kabupaten Sabalan, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Bangka. Dan Kabupaten Tanggamus.

Menurut Dirjen Agus, Kementerian Perhubungan mengakuisisi kapal Pelra melalui Administrasi Umum Perhubungan (Ungan Laut) yang tujuan utamanya untuk meningkatkan perekonomian penduduk dan konektivitas antar berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, saat mulai beradaptasi dengan habitat baru dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat khususnya perekonomian daerah terpencil, sehingga dapat merasakan dampaknya. Rencana rute.

“Sekalipun situasi masih sulit akibat Covid-19, kita” harus tetap menjaga semangat gotong royong dan mendukung agar perekonomian Indonesia dapat terus berperan dengan baik. General Manager Agus (Agus) mengatakan: Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat kemajuan bersama dan meningkatkan hubungan antar daerah untuk secara lebih spesifik mendukung rencana jalan laut.

Menurutnya, 13 unit dari setiap kapal yang disumbangkan Pella kepada pemerintah daerah adalah kemampuan teknis 35 GT dan persyaratan manajemen, termasuk integritas awak, sertifikat, mampu menampung 24 penumpang, 10 ton kargo, dan 5 Seorang anggota awak dengan kecepatan 9 knot dan akan dimobilisasi dalam waktu dekat. Dan mengirimkan dokumen.

“Pemerintah berharap subsidi kapal umum ini bermanfaat bagi kegiatan masyarakat di daerah dan memperkuat pelayanan. Argus mengatakan:“ Dalam semua aspek perekonomian daerah, selanjutnya terus beroperasi, memelihara dan memelihara serta mendaftar sebagai BUMN Sekaligus sebagai aset, manfaatkan sepenuhnya kapal ini dan ikut serta dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sementara itu, Direktur Biro Angkutan dan Pelayaran Caps. Wisnu Handoko mengatakan dalam laporannya bahwa pada tahun anggaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan 18 kapal Pera melalui Administrasi Umum Angkutan Laut, dengan total anggaran sebesar Rp 41 miliar. Lima (lima) galangan kapal nasional di Jawa, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan akan dibangun yang kesemuanya akan diberikan kepada pemerintah daerah yang perlu terhubung.

18 kapal dibangun pada tahun anggaran 2018-19 ( Delapan belas kapal Pelra) telah diserahkan kepada 5 pemerintah daerah pada awal tahun 2020, dan Kementerian Perhubungan hari ini juga telah menyerahkan tidak kurang dari 13 kapal Pelra lainnya (14/7) 13 (13) wilayah Indonesia secara umum. Direktur Biro Angkutan Laut Pemkot setempat mengatakan: “Kata Kapten Wisnu Handoko, Kapten. Hingga saat ini jumlah kapal yang diserahkan Wisnu kepada pemerintah daerah sebanyak 118 (seratus delapan puluh delapan) buah, dimana 24 (dua puluh empat) kapal diserahkan pada tahun 2017, 89 (delapan puluh sembilan) diserahkan pada tahun 2018, dan akan diserahkan pada awal tahun 2020. Lima (lima) kapal keluar.

Begitu pula menurut pengawasan Kapten Wisnu terhadap penggunaan kapal Pelra yang diberikan kepada pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, masing-masing pemerintah daerah telah menggunakan kapal ini sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing, bahkan ada pula yang digunakan untuk angkutan penumpang.Antara Kepulauan Tara dan kawasan jalan raya, sebagian kemudian digunakan sebagai kapal pesiar, dan sebagian juga digunakan untuk angkutan kargo, karena bahkan pada pemilu lalu kapal ini memiliki ruang kargo sekitar 5 ton, dan kapal ini juga. Dapat digunakan untuk logistik pengangkutan barang pemilu.

“Tentu saja, ini dapat menjadi contoh dan bukti yang baik bagi pemerintah daerah yang telah menerima subsidi dari kapal ini sebanyak Pella hari ini untuk memanfaatkan sepenuhnya keuntungan ini. Dia berkata:” Bagian kapal hibah sama dengan kapal sebelumnya dan termasuk sebagai aset pemerintah daerah. Kapten Visnu Kabar tentang “Pella Ship Grant” menyebutkan bahwa pemerintah daerah dan kota yang menerima “Ship Grant” mengumumkan bahwa mereka siap untuk mengoperasikan, menggunakan dan memelihara kapal secara penuh dan diperlakukan sebagai pemerintah daerah. Dalam rangka mendukung rencana jalan laut dan meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya masing-masing. Jafar menyimpulkan: “Fasilitas transportasi laut merupakan upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “

Tinggalkan Balasan