2020-08-17 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Pengadilan Negeri Tangerang di Kota Banten menjatuhkan denda pada manajer produksi PT yang mencurigakan, Kamis (16 Juli 2020). EJI M.X.Z. dan M.S. dalam bentuk hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 150 juta atau hukuman penjara dua bulan.

Kedua pemimpin PT. EJI telah terbukti secara hukum dan melanggar hukum karena mengancam serikat pekerja. Penjabat CEO PPK dan K3 mengatakan bahwa “tindakan penegakan represif harus diambil untuk menegakkan aturan dan mencegah perusahaan yang melanggar peraturan sehingga mereka dapat mematuhinya.” Iswandi Hari, Kementerian Tenaga Kerja, di Jakarta, Jumat (07/07) / Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PPK dan K3 Iswandi Hari (Iswandi Hari) menyatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan dan memprioritaskan penerapan undang-undang pendidikan pencegahan. Iswandi mengatakan: “Jika ada dua metode Jika keduanya diadopsi, tetapi masih diabaikan atau tidak dipertimbangkan, keadilan represif akan ditegakkan dalam bentuk penuntutan. “- Menurut keputusan pengadilan, eksekutif kedua perusahaan mengevaluasi pelanggaran terhadap klausul ini. No. 21, 2000 Undang-undang, Pasal 28 (1) Serikat Pekerja / Serikat Buruh, berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dilarang mencegah atau memaksa pekerja / pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, untuk menjadi manajer atau tidak menjadi manajer, Menjadi atau tidak menjadi anggota dan / atau pemimpin atau tidak memiliki kegiatan serikat, termasuk: pemutusan hubungan kerja, penangguhan pekerjaan, permintaan posisi atau pemindahan, b) Kegagalan membayar atau mengurangi upah pekerja, dan mengintimidasi dalam bentuk apa pun, membalas, Menentang pendirian serikat / serikat pekerja “—Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 (1), Pasal 43 (1) dapat dihukum maksimal satu tahun penjara dan maksimum 5 tahun penjara, dan / atau d” Denda minimum adalah Rp. 100 juta, tertinggi Rp 500 juta (*)

Tinggalkan Balasan