2020-08-17 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dengan wabah Covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Perhubungan terus bekerja keras menjaga kelancaran operasional angkutan / logistik.

Kelancaran transportasi barang / logistik harus menjaga ketersediaan logistik nasional, terutama kebutuhan pokok masyarakat, sehingga dapat menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Karena di satu sisi pemerintah tidak ingin masyarakat terkena virus, tetapi di sisi lain tidak ingin masyarakat terkena dampak ekonomi.

Seperti yang ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo), karena dengan adanya regulasi pengaturan lalu lintas pada saat pandemi Covid-19, sembako, komoditas penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan dan perawatan kesehatan tidak terhalang. Distribusi peralatan dan logistik lainnya, oleh karena itu, tidak akan menyebabkan kenaikan harga karena kekurangan barang. Kenaikan harga pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi.

Untuk itulah, Kementerian Perhubungan berupaya memberikan pelayanan logistik transportasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Angkutan Selama Pengangkutan. Latar belakang pencegahan penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Saat Musim Pulang Lebaran Idul Fitri 1441 H, yang meliputi larangan sementara pengangkutan kargo / logistik saat pandemi Covid-19. Pada saat yang sama, penerapan prosedur sanitasi yang ketat masih memungkinkan kegiatan lain, seperti pengangkutan / logistik, dan standar serta kondisinya sesuai dengan Pengumuman Satgas Percepatan Pemrosesan Covid-19. -Selain itu, upaya lebih lanjut sedang dilakukan untuk memastikan distribusi logistik tidak terganggu. Artinya, pengoperasian pelabuhan 24 jam dan infrastruktur transportasi lainnya dibuka oleh Kementerian Perhubungan.

Kemudian, mendorong penerapan insentif atau langkah-langkah stimulus bagi pelaku komersial, mendorong transportasi komersial dengan menurunkan tarif, dan lamanya penumpukan peti kemas atau barang di pelabuhan selama pandemi Covid-19.

Selain itu, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan asosiasi sektor transportasi, seperti Indonesian National Shipowners Association (INSA), guna memastikan jadwal pelayaran, kapal niaga, dan public service liability (PSO) tetap berfungsi dengan baik.

Akibat pengawasan di lapangan, selama ini distribusi logistik melalui transportasi darat, laut, udara dan kereta api telah berjalan dengan baik. Dengan begitu, ketersediaan pasokan logistik terjamin dan harga barang terkendali.

Tinggalkan Balasan