2020-07-08 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Di Indonesia, kisah ekspansi investasi dengan kedok koperasi tampaknya belum berakhir. Kini, publik dihadapkan dengan kisah melankolis serupa yang diperankan oleh Indosurya Cipta Cooperative Savings and Loan (KSP), yang telah merusak kepentingan pelanggannya dengan miliaran rupee.

Sekalipun dana publik yang tersimpan di dalamnya Cipta Indosurya KSP tidak berperan, mencapai Rp10 triliun. Mereka menabung di Indosurya karena mereka tertarik oleh tingginya suku bunga 9-12% per tahun. Suku bunga deposito jauh lebih tinggi dari rasio yang sama yaitu 5% hingga 7%. hasil? Sekali lagi, komunitas itu ditipu.

Ketika kasus dibuka, koperasi dan Departemen UKM tidak tinggal diam. Profesor Rully Indrawan, sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah perubahan pada badan hukum koperasi Indocina.

“Kami juga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh polisi untuk menyelidiki secara menyeluruh praktik koperasi Indosurya dan masyarakatnya. Selain itu, kami juga telah merumuskan rencana bersama untuk menghindari koperasi lain yang telah diidentifikasi,” Setelah rapat koordinasi antara Otoritas (OJK) dan Kemenkumham di Jakarta, kata Profesor Rully.

Menteri Koperasi dan staf khusus UKM Santoso menambahkan bahwa Wakil Presiden Supervisi melakukan peninjauan terhadap Indosurya. Cipta KSP akan pada 26-30 November 2018.

Menurut hasil inspeksi, pelanggaran administrasi ditemukan, sehingga pada 26 Februari 2019, Indosurya Cipta KSP menerima sanksi administratif dalam bentuk peringatan pertama. . Perbaiki kesimpulan tertentu dengan segera. “” Menurut hasil pemantauan penerapan sanksi administratif, KSP Indosurya Cipta belum menyelesaikan penemuan pelanggaran yang disebutkan dalam laporan hasil pemantauan, “kata Agus. – Pada 19 Februari 2020, asisten pengawas mengatakan ia telah kembali Memantau dan meminta KSP Indosurya Cipt a untuk menyerahkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, laporan saat ini dan dokumen rencana penyelesaian / jadwal pembayaran kepada anggota.

Selain itu, pada Februari 2020, Asisten pengawas juga menulis surat kepada koperasi Indosurya, meminta implementasi RAT segera dan melaporkan status koperasi.

Pada bulan Maret 2020 dan April 2020, perwakilan pengawas kembali menerima koperasi melalui PPID koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Surat pengaduan dari anggota Indosurya. O Kementerian dapat segera memantau dan menyelesaikannya.

“Dalam hal ini, Kemenkop berkoordinasi dengan OJK untuk membentuk Tim Inspeksi Gabungan KSP Indosurya,” simpul Agus. (*)

Tinggalkan Balasan