2020-08-17 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Sedikitnya 37.012 desa telah mengalokasikan bantuan langsung tunai dari Dana Desa (BLT DD), atau 65% dari 56.993 desa tempat DD masuk ke dalam Rekening Keuangan Desa (RKD) pada tahap pertama. Dalam video conference pada Jumat (22/5/2020), Menteri Desa Pembangunan dan Imigrasi Daerah Miskin Abdul Halim Iskandar menghampiri wartawan.

Menurutnya, berdasarkan data hingga Jumat (22/5 /) pukul 12.00 2020), diketahui dari 56993 desa, 56504 desa telah membentuk lembaga musyawarah desa khusus ( Musdesus) dan membentuk keluarga penerima BLT DD (KPM). -Lebih dari 99% telah memutuskan. “Desa yang belum didistribusikan bisa segera didistribusikan,” kata Abdul Halim Iskandar. -Selain itu, Abdul Halim atau Abdul Halim yang biasa disapa Menteri Gus menyatakan sedikitnya ada 3.802.367 KPM BLT DD, dengan total anggaran Rs 2.281 crore.

“Usai Idul Fitri, kami berharap para mantan presiden DPRD Jawa Timur akan mengatakan:“ Musdesus diharapkan bisa disalurkan ke KPM. Kami berharap di bulan Mei semua KPM bisa mendapatkan BLT dari DD tahap pertama. – Mengenai kendala yang belum disalurkan, Menteri Gus mengatakan sinkronisasi data KPM belum selesai.

“Masih ada sebagian masyarakat yang ingin memberikan uang tunai dan BLT kepada masyarakat sebagai benefit case yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak terjadi BLT DD-nya. Oleh karena itu, kami berharap desa-desa yang mempersiapkan penyaluran BLT DD-nya dibiarkan menyalurkan BLT DD-nya, ”ujarnya. Selain itu, lanjut Menteri Gus, karena tidak ada Botox, pipa tersumbat dan salah satunya terpaksa karena tidak dilakukan. Merasa perlu BLT DD.

“Di Sumatera Selatan sebagian kita temukan bahwa di wilayah perkebunan karet tertentu, desa-desanya sangat sejahtera, dan mereka tidak begitu merasakan dampak Covid 19, masyarakatnya sangat sejahtera, dan pendapatannya tidak berubah. Atau kurangi. Ia mengatakan, jika memang demikian, tentu kami akan menyisakan ruang untuk menghindari alokasi. ”Namun, Menkeu menambahkan, meski demikian, ia menegaskan bahwa kami membutuhkan Moody Sus dan mengalokasikan anggaran BLT DD untuk APBDes terlepas dari kondisinya. Pastinya, jika anggaran sudah ada di APBD, maka portalnya sudah ada, dan baru bisa disalurkan ketika ada warga yang menemukan warga yang benar-benar terkena Covid 19. Kalau tidak digunakan akan baik-baik saja. Katanya, nanti APBD baru akan diubah. Menteri Gus berharap masalah BLT DD bisa diselesaikan dan penyaluran 100% selesai akhir Mei. Ia mengatakan: “Jangan malu dan jangan kecualikan banyak orang. Diharapkan KPM penerima BLT bisa menggunakannya sebelum Lebaran. “

Tinggalkan Balasan