2020-08-17 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mewajibkan kepala kantor sumber daya manusia (Kadisnaker) di seluruh Indonesia untuk segera menghitung data pekerja yang dapat mengambil manfaat dari program kartu tenaga kerja, terutama mereka yang terkena dampak pengangguran (PHK), dan karena epidemi Covid 19 Menjadi berlebihan di bawah pengaruh penyakit. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan: “Kami berharap Kadisnaker dapat segera mengumpulkan dan melaporkan data tentang pekerja yang diberhentikan yang terkena Covid-19, pekerja formal dan informal yang di-PHK, dan UMKM dalam rangka mendapatkan izin pra-kerja.” Dalam panggilan konferensi dengan Kadisnaker, Indonesia, Rabu (1/1/2020) Menaker Ida menjelaskan bahwa Kadisnaker telah diminta untuk memberikan data lengkap dengan nama karyawan dan alamat satu per satu. Nomor kontak, NIK, email, dan tenaga kerja.

Pengumpulan dan pelaporan data harus diselesaikan segera minggu ini sehingga pelatihan sertifikasi pra kerja dapat dimulai. Ida berkata: “Semakin cepat data dikirim, semakin cepat kartu karyawan akan diaktifkan untuk mengakses layanan pelatihan online. Terutama untuk karyawan yang diberhentikan atau diberhentikan.” “Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.” Kualifikasi, katanya, misalnya, peserta atau peserta di bawah usia 18 tahun atau di sekolah telah menerima bantuan dari program PKH Para pencari kerja atau pekerja menerima layanan pelatihan kejuruan (kualifikasi dan kualifikasi ulang) lulusan baru sekolah atau perguruan tinggi Identitas.

Tinggalkan Balasan