2020-08-16 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong daerah untuk merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern.

Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Lampung. Sungguh luar biasa lahan pertaniannya belum direstrukturisasi. Jelas, semua daerah / kota di Provinsi Lampung telah merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). memproses. Sinergi dengan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan optimal.

“Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu juga akan menurunkan kesejahteraan petani,” ujar Menteri Pertanian Syahrul. — Untuk mengontrol peredaran tanah, Kementerian Pertanian melakukan verifikasi dan sinkronisasi areal persawahan, dan menetapkan peta areal persawahan yang dilindungi.

Kementerian Pertanian juga terlibat dalam integrasi sawah lindung yang ditetapkan sebagai lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) dalam peraturan RTRW provinsi / daerah / kota. , UU No. 41/2009, Perpres No. 59 tahun 2019, dan regulasi terkait dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Syahrul, Menteri Pertanian, mengatakan. Pasalnya, dari 11 wilayah yang memiliki Perda LP2B, Kabupaten Lampung Selatan memiliki peta geospasial LP2B.

Sarwo Edhy, Direktur Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, mengatakan: Saat ini tentang PLP2B Peraturan daerahnya ada 67 daerah / kota dan 17 provinsi, sebagian besar perda PLP2B daerah hanya menyalin ketentuan UU 41/2009 dan peraturan turunannya.

Jika berdasarkan UU 41/2009 Peraturan LP2B tersebut telah sepenuhnya dituangkan dalam peraturan daerah RTRW, selanjutnya peraturan yang lebih rinci akan ditindaklanjuti dalam rencana pembangunan rinci (RDTR).

Tinggalkan Balasan