2020-08-15 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Izin pembakaran lahan berdasarkan UU No 32/2009 memicu berbagai tafsir dan terkadang kontroversi karena diyakini melemahkan kemampuan hutan dan lahan untuk terbakar. Sebelum melakukan pembakaran lahan, merupakan kebiasaan bagi setiap masyarakat adat untuk menanam hingga 2 hektar lahan untuk penanaman varietas tanaman lokal, ini merupakan area yang diselesaikan setelah menerapkan sistem firewall untuk mencegah api menyebar ke lingkungan sekitarnya.

Namun, dalam beberapa kasus, pelaku pembakaran sebenarnya mengeksploitasi dan mengatasi celah ini. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya mencari solusi atas masalah tersebut melalui langkah-langkah aktif dan kooperatif. Langkah-langkah tersebut harus terlebih dahulu mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, seperti perwakilan masyarakat adat, ulama, organisasi bantuan, dan komunitas besar Asia (LSM). , Anggota Republik Demokratik Rakyat dan DPRD, perwakilan dari berbagai kementerian / lembaga-untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan FGD bertajuk “Solusi untuk Menghapus Kearifan Lokal” <2 hektar pembakaran lahan. FGD sebenarnya dilaksanakan pada Selasa pagi (14 Juli 2020).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong memimpin FGD. Dalam sambutannya dijelaskan hal tersebut dalam pembukaan lahan Pemanfaatan api untuk bercocok tanam dalam kegiatan merupakan kearifan lokal masyarakat adat nusantara yang telah diwariskan dan dipraktekkan secara turun-temurun khususnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. -Menurutnya, masyarakat adat membakar lahan tersebut. Praktik tersebut harus ditempatkan dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang benar agar kearifan lokal berdampak positif pada proses peningkatan ketahanan pangan dan perlindungan hayati, dan tidak boleh digunakan secara tidak tepat dan tidak bertanggung jawab untuk membakar lahan yang merugikan kepentingan umum dalam skala besar. Wakil Menteri A Lu mengatakan, agar menjadi bagian dari solusi permanen untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan seperti “pendidikan presiden”. — Menanggapi diskusi, Ikatan Nasional Cendekiawan Dayak (ICDN) yang juga merupakan anggota Panitia Ketujuh DPR RI Ketua Willy M Yoseph mengatakan, kata-kata dan kesimpulan hasil FGD ini bisa dijadikan masukan untuk pengujian undang-undang yang mengatur bahwa masyarakat mengizinkan pembakaran lahan terbatas.

“Kami akan memberikan proses peninjauan kembali undang-undang tersebut. Tolong. Pidato yang paling cocok untuk kami, beliau berkata: “Kemudian dalam sebuah diskusi yang dihadiri sekitar 70 orang dan 34 orang diantaranya mengutarakan pendapatnya dan menyusun beberapa rumusan untuk berdiskusi. Permasalahan yang muncul adalah perlu adanya antisipasi Masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat adat akan membakar lahan. Beberapa pembicara menghimbau untuk tidak melarang kearifan lokal masyarakat karena kesalahan masyarakat, tetapi lebih karena kebijakan pemerintah terhadap masalah ini kurang kuat dan oleh karena itu cenderung Untuk menciptakan celah hukum. Usai berdiskusi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyimpulkan bahwa secara umum para pembicara sepakat bahwa sistem pertanian tradisional harus menjaga kemampuan masyarakat adat dalam menggunakan teknologi pembakaran, tetapi hanya jika Langkah-langkah yang adaptif, inovatif dan teknis untuk meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan. – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memuat pendapat dan kontribusi juru bicara, termasuk perlunya kebijakan khusus pemerintah terkait dengan pembentukan tradisi. Areal akhir pertanian dalam RTRWP / RTRWK yang masih mempertahankan tradisi dan praktek pertanian tradisional di masing-masing wilayah.Untuk menyusun laporan yang lengkap dan lengkap perlu dibuat peta kegiatan wilayah sesuai dengan tipe ekosistem (dataran rendah dan dataran tinggi), sebaran spasial dan tradisi. Daftar jumlah pembudidaya, termasuk jenis produk yang ditanam, teknik dan kearifan yang digunakan dalam praktik pertanian tradisional. Database yang efektif. Terkait pertanian tradisional. Selanjutnya, perlu untuk menambah dan memperkuat rencana dan anggaran, otorisasi, Pengenalan dan transfer teknologiogi pengolahan lahan non bakar (PLTB), mendapatkan hak pengelolaan hutan, intensifikasi dan bantuan lainnya dari kelompok pertanian yang lebih tradisional seperti pemerintah, swasta, dll.

Selanjutnya, dukung dan siapkan spesifikasi dan standar teknis terkait transformasi dan peningkatan produktivitas lahan (SOP) untuk pengenalan dan penekanan oleh petani tradisional.

Selain itu, peserta diskusi juga meminta agar selama ini kegiatan pertanian tradisional tidak sebatas budidaya padi saja, tetapi kegiatan tersebut penting untuk perlindungan dan keanekaragaman genetik (padi, sayur mayur, dll), budaya pertanian dan bagian dari budaya bangsa. Jati diri, hak kekayaan intelektual tradisional yang harus dilindungi dan dikelola serta tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan memiliki kontribusi yang positif.Sebagai tindak lanjut dari perangkat desulfurisasi gas buang tersebut, Wakil Menteri menyampaikan akan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas persiapan : “Kita dapat mempersilakan perwakilan dari semua bapak ibu yang berpartisipasi dalam diskusi ini berpartisipasi dalam kelompok.” Pembicara memberikan kontribusi teknis dan ilmiah awal tentang fakta dan data. Bocor di ruang obrolan. Kontribusi ini menurutnya akan sangat berguna untuk memperkuat pidato politik yang akan disusun, sehingga dapat menjadi pertimbangan yang baik bagi pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan terkait masalah ini ke depan. (*)

Tinggalkan Balasan