2020-08-15 |  Kilas Kementerian

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Desa, Wilayah Miskin, dan Imigrasi (Departemen PDTT) menyiapkan 1,8 juta hektar lahan migran untuk membantu ketahanan pangan setelah 19 pandemi penyakit penyerta.

Lahan pertanian akan diperkuat untuk mempercepat dan mempercepat serta meningkatkan produksi beras. –Menurut desa, Menteri Daerah Rentan dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar di “Kantor PDTT Kementerian Kesehatan, Kamis (14/5/2020).” Bisa digunakan untuk intensifikasi Tanah 1,8 juta hektar lahan pertanian di 3,2 juta hektar daerah imigrasi. Tersebar di beberapa daerah, ”tuturnya. -Menteri Gus (Menteri Gus) menjelaskan dari 1,8 juta hektare lahan pertanian, tak kurang dari 500.000 hektare diolah untuk kegiatan produksi. Intensifikasi dilakukan untuk mendorong percepatan dan peningkatan produksi beras di lahan tersebut. Peningkatan.

Intensifikasi 500.000 hektar lahan imigran akan membantu memenuhi kebutuhan pangan 16 juta orang setiap tahun.

“Misalnya, keluaran saat ini, hasil rata-rata per hektar dari satu tanaman adalah sekitar 3 4 ton. Dalam rencana intensif ini, hasil panen per hektar tanaman akan meningkat kurang dari 5 hingga 6 ton bila memungkinkan, jelasnya. Atasan, pemupuk, mekanisasi dan irigasi, penggilingan padi, pembeli dan bank.

Selebihnya yaitu 1,3 juta hektar lahan akan diperkuat mekanisasi, irigasi, penggilingan padi dan pembeli dengan terlebih dahulu melakukan persiapan jangka panjang untuk kondisi unconditional.

Ia melanjutkan, pemberian prasyarat intensif akan melibatkan departemen / lembaga terkait.

“Kami akan uji coba pada 500.000 hektar lahan sebelum awal 2021. Oleh karena itu, setelah itu, kami akan pindah ke 1. Sisa 3 juta hektar. Ini jangka menengah-panjang,” kata Republik Demokratik Jawa Timur. Kata presiden.

Menteri Gus menyampaikan bahwa peningkatan produksi pertanian sangat penting. Produktivitas digunakan untuk memprediksi kemungkinan ketahanan pangan COVID 19 pasca pandemi, lanjutnya, hal ini tidak hanya menurunkan permintaan pangan, tetapi Indonesia dan negara lain juga mengalami hal tersebut.

“Karena sulit untuk mengimpor COVID-19, karena setiap negara pasti akan memperhatikan kebutuhannya sendiri. Kita harus berani untuk mandiri, artinya mendorong usaha kecil menengah (UKM) dan mendorong pertanian, karena setiap negara pasti akan mempertahankan Wilayahnya sendiri. (*)

Tinggalkan Balasan