2020-08-15 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM, Bandung Paraná State-Guna memperkuat ketahanan pangan saat pandemi, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kerja sama tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perluasan kesempatan kerja di bidang pertanian.

Kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kabupaten Bandung Barat diatur dalam “Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB”. Ketenagakerjaan dan rencana pembinaan dan pengembangan Pemerintah Bupati Bandung Barat untuk pembangunan pertanian padat karya. — Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Plt. Menteri Tenaga Kerja Budi Khatawan dan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna di hadapan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah di Kantor Bupati Bandung Barat (19/7/2020). – Menteri Sumber Daya Manusia dalam sambutannya mengatakan, Pandemi Covid 19 telah mempengaruhi sektor kesehatan, sosial dan ekonomi negara. “Dampak Covid-19 membuat banyak teman kita mubazir atau mubazir. Pasar tenaga kerja masih tersisihkan. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan kesempatan kerja. Ia mengatakan:“ Ini tidak hanya membuat mereka diterima di pasar tenaga kerja, tetapi juga memiliki Peluang kewirausahaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida .

Dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, Menaker menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan berinisiatif menjangkau kabupaten untuk dikolaborasikan pelatihan dan rencana pembangunan pertanian padat karya dengan pemerintah Bandung Barat.- — Kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kabupaten Bandung Barat ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang menekankan pada pentingnya ketahanan pangan bagi masyarakat. Menaker menjelaskan bahwa Kementerian Binapenta dan Cabang PKK kemudian menjalin kerjasama dengan pihak Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjalin kerjasama.

Menaker melanjutkan bahwa di Bandung Barat sendiri terdapat dua orang tenaga dinas pelatihan teknis yaitu BLK Lembang dan BBPPK serta PKK Lembang yang harus mendukung penghentian perkembangan kerjasama ini.

Tinggalkan Balasan