2020-07-08 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Daerah Rentan dan Imigrasi (Mendes PDTT) menekankan bahwa bantuan tunai langsung (BLT) dari pedesaan (DD) Distribusi transparan dan tunduk pada pengawasan warga. – Menteri Harim mengatakan pada hari Rabu (3 Juni 2020): “Seluruh proses Dana Desa BLT didasarkan pada prinsip desa dan dilaksanakan oleh desa, sehingga desa dapat menjadi penduduk desa.” – Menteri Halim berkata, OK Proses memberi manfaat keluarga Kepentingan BLT Dana Desa terhuyung-huyung dan melibatkan banyak orang.

Lawan Covid-19 relawan pedesaan mengumpulkan lima pilar tingkat data (RT) di antara tiga pilar.

Ini dilakukan untuk mencapai konsensus dan ulasan untuk menentukan relevansi KPM.

Setelah itu, daftar akan dibawa ke tingkat kajian khusus desa (Musdesus) untuk menentukan KPM di tingkat desa.

Kemudian kembalikan hasil Musdesus ini ke tingkat Bupati / Kota untuk menyinkronkan data (jika tumpang tindih dengan jaring pengaman sosial lainnya (JPS)).

“Namun, karena nomor PMK adalah 50, untuk mempercepat distribusi BLT, Perbup tidak perlu mentransfer dana dari KPPN ke rekening kas pedesaan (RKDes),” kata Menteri yang akrab dengan Gus.

BLT Dana Desa adalah bagian penting dari pekerjaan kemanusiaan yang terkait dengan dampak ekonomi dari epidemi Covid-19.

BLT Dana Desa, setiap KPM (keluarga penerima) akan menerima Rp 600.000 per bulan dalam tiga bulan (yaitu April, Mei dan Juni).

Tinggalkan Balasan