2020-08-12 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Arus investasi yang deras memudahkan konversi lahan pertanian di Provinsi Lampung.

Kementerian Pertanian (Kementan) dan DPRD Provinsi Lampung mewajibkan Kabupaten / Kota Lampung menjaga luasan lahan pertanian guna menjamin ketersediaan pangan. — Kementerian Pertanian mendorong provinsi dan pemerintah kabupaten / kota Kota Lampung untuk menghasilkan peta spasial geografis lahan pertanian. Pasalnya, dari 11 daerah yang memiliki Perda LP2B, hanya Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki peta geospasial LP2B. Pemerintah daerah mengambil langkah preventif terbaik dengan sinergi aktif. Setelah fungsi lahan dialihfungsikan, Kementerian Pertanian akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas verifikasi dan sinkronisasi lahan sawah serta penentuan peta perlindungan lahan sawah. Kementerian Pertanian juga telah berpartisipasi dalam perlindungan terpadu persawahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian dan biji-bijian berkelanjutan (LP2B) dalam peraturan daerah RTRW provinsi / kabupaten / kota.

“Oleh karena itu Menteri Pertahanan Hukum SYL menyampaikan bahwa Rekomendasi No. 41/2009, Rekomendasi No. 59 tahun 2019 dan peraturan turunannya dapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Mingrum Gumay, Ketua DPRD Provinsi Lampung , Pada tahun 2013, DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 17 (Perda) Tahun 2013 tentang Pertanian Berkelanjutan dan Lahan Gabah (LP2B).

“Soal semangat lahirnya Perda, Lampung terus menjadi pangan nasional Lumbung dan pastikan lahan garapan tidak berkurang, “kata Mingrum Gumay.

Mingrum mengatakan bahwa Perda kemudian melahirkan 11 permukiman daerah / kota, namun diyakini penegakan peraturannya lambat, sehingga masih ada empat daerah. Regulasi LP2B yang belum dibuat adalah Pesawaran, Mesuji, Pesisir Barat dan Lampung Barat.

Tinggalkan Balasan