2020-08-10 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja / buruh selalu diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meski ada pandemi Covid-19.

Ketentuan THR tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 (PP) Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengupahan; Peraturan Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja Badan Usaha; Peraturan Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Dan Peraturan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sanksi Administrasi, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, Nomor 78 Tahun 2015 — “THR adalah bagian dari pendapatan non-upah. THR harus dibayarkan oleh pemberi kerja 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Disediakan untuk pekerja, “kata Menaker Ida dalam konferensi call kesembilan dengan Panitia DPR RI Kesembilan Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Pertemuan dipimpin oleh Nihayatul Wafirah, Wakil Ketua Komite Kesembilan Dewan Perwakilan Rakyat. Menaker Ida mengingatkan kontraktor bahwa kontraktor yang menunda pembayaran THR akan didenda 5% dari jumlah total THR agama yang harus dibayarkan sejak tanggal pemutusan kewajiban pembayaran majikan. Iaker Menaker – Menaker Ida mengatakan: “Mengenakan denda tidak menghilangkan kewajiban majikan untuk terus membayar pekerja / pekerja religius THR. Majikan yang gagal membayar THR akan dikenai sanksi administratif. Jika majikan kesulitan membayar THR, mekanisme dialog dapat digunakan. Mencapai kesepakatan tentang pembayaran THR. Misalnya, jika perusahaan tidak dapat membayar THR sekaligus, itu dapat membayar THR secara bertahap.

Baca: Menaker mendesak pekerja migran untuk memotong pipa dan menunda kembali ke kota asal mereka

Kedua, jika perusahaan tidak mampu membayar THR dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu setelah mencapai kesepakatan tertentu. Ia mengatakan: “Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, perusahaan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain masalah THR, pada konferensi kerja kali ini, Menda Ida juga menjelaskan kebijakan pemerintah tentang masuknya tenaga kerja asing dari Tiongkok; pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi PHK akibat Covid-19; Kementerian Ketenagakerjaan menawarkan tenaga kerja informal Bantuan yang diberikan, dan kebutuhan dasar para pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah menutup pintunya (terutama negara-negara pemukiman kembali) – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berpartisipasi dalam pertemuan virtual ini.Ketua Covid Working Group untuk mempromosikan Covid 19, dan dia juga Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Tatang Budie Utama Razak, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (*)

Tinggalkan Balasan